TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Sebab, dikhawatirkan pembangunan kereta ringan ini justru menambah kepadatan baru lalu lintas.

“Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dalam keterangan resmi, Rabu, 7 Juni 2023.

Menurutnya, saat ini keberadaan Stasiun Manggarai sudah banyak menampung banyak moda transportasi, seperti commuter line (KRL), Kereta Bandara, Kereta Jarak Jauh, bus Transjakarta hingga bus feeder.

“Agar PT LRT Jakarta melakukan kajian dengan segera,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Develpoment (TOD). Penumpukan penumpang terjadi setiap dan baru dilakukan perluasan area oleh PT KAI.

“Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu ini (LRT Fase 1B) terwujud itu kita bisa bayangkan high peak (puncak kesibukan), seperti apa sementara kebutuhan supporting sistem-nya di area sekitar TOD nya belum dipersiapkan,” ujarnya.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan APBD melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD). Dikhawatirkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp 5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.

Selanjutnya: proyek jalur LRT fase 1B akan berjalan selama 22 bulan

<!--more-->

“Apakah ada credit financing sebagai sebuah alternatif untuk opsi B-nya ketika (pembiayaan bersumber dari APBD seluruhnya) ini tidak bisa terwujud,” kata politisi PKS itu.

Di sisi lain, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan proyek jalur LRT fase 1B akan berjalan selama 22 bulan. Kegiatan-kegiatan pra konstruksi telah dimulai sejak awal tahun ini, misalnya dengan melakukan pemilihan konsultan proyek.

Ihwal skema pembiayaan non APBD, dia mengatakan belum ada skenario pembiayaan proyek di luar dari APBD DKI.

Dia menjelaskan proyek LRT Fase 1B untuk skema pembiayaannya sejauh ini memang melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah disetujui oleh Pemprov DKI.

“Kalau untuk skema lain masih belum dipikirkan karena butuh waktu cukup lama. Target kami dalam dua tahun ini proyeknya bisa berjalan dengan baik,” kata Hendri.

Pilihan Editor: Anggota DPRD DKI Minta Proyek LRT Velodrome-Manggarai Tak 100 Persen Bergantung APBD

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini