TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai program pemberian makanan tambahan atau PMT Lokal dan kinerja dari Kepala Dinas Kesehatan Mary Liziawati sudah bagus sehingga tidak perlu dicopot dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Idris karena muncul keluhan masyarakat terkait menu makanan penanganan stunting dan desakan pencopotan Kadinkes dari Anggota DPRD Kota Depok

"Apanya yang dievaluasi, kenapa dicopot, udah bagus, kok, kerjanya. Jangan cuman kesalahan dikit, jangan karena setetes nila merusak susu se-kota," kata Idris usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Kecamatan Cilodong, Rabu, 22 November 2023.

Idris menjelaskan vendor penyedia pemberian makanan tambahan di Kecamatan Tapos sudah dievaluasi karena mereka tidak sanggup menangani sekian puluh ribu rantang. "Istilahnya, akhirnya mundur juga sebelum dimundurkan sudah mundur," tutur Idris.

Permasalahan ini berawal dari viralnya video yang menunjukkan menu di program pemberian makanan tambahan hanya nasi, kuah sup, dan tahu. Program dengan anggaranRp4,4 miliar ini dijalankan dengan tujuan mengatasi stunting di Kota Depok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengaku kalau program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal pada hari pertama di Kecamatan Tapos tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Menurut Mary, program sudah langsung sesuai di hari pertamanya di 10 kecamatan pada 10 November 2023. "Khusus Tapos hari pertama tidak sesuai, namun hari selanjutnya sudah sesuai," kata Mary melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Selasa malam, 14 November 2023.

Mary mengungkapkan program PMT di hari pertama bukanlah menu nasi, tapi kudapan yang telah disesuaikan antara menu dan jadwal pemberiannya. "Sudah disusun menunya," katanya tanpa memberikan keterangan lebih detail.

Di Kota Depok, PMT lokal terdiri dari kudapan (6 hari/pekan) dan makanan lengkap (1 hari/pekan). Dengan sasaran antara lain balita gizi kurang dan balita dengan berat badan tidak naik, PMT lokal diberikan selama 28 hari dari 10 November hingga 8 Desember 2023.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah mengatakan pihaknya meminta Kadinkes diganti. "Ya, minta dicopot. Tulis gede-gede, tuh, ketua komisi A yang minta," katanya.

Hamzah mendesak Pemerintah Kota Depok mengakui ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki di program pemberian makanan tambahan ini. “Itu yang dibutuhkan dewan, bukan ngotot bahwa ini sudah standar," ucap Hamzah.

Pilihan Editor: Top Metro: Serpong Terendam Banjir, KJP Plus Belum Cair, Heru Budi soal UMP DKI dan Pengusaha