2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

Kamis, 28 Maret 2024 06:19 WIB

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan diculik saat bersama istrinya membeli pupuk di Tanjungdolok, Kabupaten Simalungun pada Jumat, 22 Maret 2024. Saksi mengatakan, ada sepuluh orang berpakaian preman menangkap dan menggiringnya masuk ke dalam mobil.

"Masyarakat adat Dolok Parmonangan bukan pelaku kriminal dan penjahat. Mereka hanya mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Kami mendesak Polda Sumut segera membebaskannya. Cabut izin dan tutup PT TPL karena menyengsarakan masyarakat adat Batak," kata Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nasional atau AMAN Tano Batak Doni Munte Jumat, 22 Maret 2024.

Kriminalisasi Ketua Adat

AMAN Tano Batak menduga, kriminalisasi yang menimpa Sorbatua imbas dari upaya masyarakat Adat Dolok Parmonangan mempertahankan hak atas tanah adat dari tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL.

Advertising
Advertising

“Itu namanya penculikan. Seorang tokoh adat dibawa paksa polisi tanpa surat apa pun. Kami akan melawan. Kami curiga penangkapan ini pesanan karena Sorbatua Siallagan menentang TPL,” kata Ketua Pengurus Harian AMAN Tano Batak, Jhontoni Tarihoran. Ia bilang, cara penangkapan tersebut tak sesuai prosedur.

Padahal, Ompu Umbak Siallagan dan keturunannya telah menghuni wilayah tersebut selama berabad-abad.

Pada Sabtu, siang hari itu, massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL melakukan demonstrasi di depan Polda Sumatera Utara. Orasi Jhontoni Tarihoran menuntut agar polisi membebaskan Sorbatua Siallagan.

Pada Agustus 2020, cerita yang agak sama mengenai tokoh adat dari Komunitas Adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Effendi Buhing. Ia tokoh yang memimpin perlawanan warga atas perusahaan sawit di sana. Penangkapan terhadap Effendi itu berawal dari adanya tiga laporan yang masuk dari PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML).

Klaim polisi waktu itu, Effendi diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan terhadap PT SML. Masyarakat adat Laman Kinipan telah tinggal secara turun temurun di Kecamatan Batang Kwa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Bersama 239 keluarga dan sekitar 938 orang, mereka hidup dari hutan. Pada 2012, masuknya PT SML mengancam wilayah adat dan kehidupan mereka.

ANDITA RAHMA | FAJAR PEBRIANTO | MEI LEANDHA

Pilihan Editor: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

Berita terkait

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

4 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

2 hari lalu

Tertarik Pengelolaan Air di Proyek IKN, Pemerintah Belanda Kumpulkan LSM-LSM

Pemerintah Belanda mengumpulkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meminta pandangan mereka tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

41 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Berjuang Mempertahankan Tanah Adat, Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan Ditangkap Polda Sumut

45 hari lalu

Berjuang Mempertahankan Tanah Adat, Ketua Komunitas Adat Dolok Parmonangan Ditangkap Polda Sumut

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menduga kriminalisasi tersebut buntut perjuangan masyarakat mempertahankan tanah adat dari penguasaan PT TPL.

Baca Selengkapnya

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

50 hari lalu

BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

AMAN Gugat Presiden dan DPR ke PTUN Akibat 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat

53 hari lalu

AMAN Gugat Presiden dan DPR ke PTUN Akibat 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggugat Presiden Joko Widodo dan DPR kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Selengkapnya

Proses Pemungutan Suara di Papua Gunakan Sistem Noken, Bagaimana Caranya?

14 Februari 2024

Proses Pemungutan Suara di Papua Gunakan Sistem Noken, Bagaimana Caranya?

Papua memiliki cara tersendiri dalam proses pemungutan suara saat pemilu yang disebut dengan sistem noken. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Masyarakat Adat dan Pilpres 2024, Unair dan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024

4 Februari 2024

Top 3 Tekno: Masyarakat Adat dan Pilpres 2024, Unair dan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024

Selain nasib masyarakat adat dan penerimaan mahasiswa baru Unair , ada pula studi pengaruh perubahan iklim terhadap konflik gajah dan manusia.

Baca Selengkapnya

TPN: Ganjar-Mahfud Md Pastikan Masyarakat Adat Tidak Menjadi Korban Pembangunan

24 Januari 2024

TPN: Ganjar-Mahfud Md Pastikan Masyarakat Adat Tidak Menjadi Korban Pembangunan

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjanjikan pembangunan tidak akan mengorbankan masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Debat Cawapres Kedua Bertema Masyakarat Adat, Siapa yang Dimaksud Masyarakat Adat?

21 Januari 2024

Debat Cawapres Kedua Bertema Masyakarat Adat, Siapa yang Dimaksud Masyarakat Adat?

Salah satu tema Debat Cawapres kedua yang digelar malam ini adalah Masyarakat Adat dan Desa. Siapa yang masuk dalam masyarakat adat?

Baca Selengkapnya