TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan permasalahan pembebasan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) seluas 2.000 hektare prosesnya tidak mudah. Namun jangan sampai merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan AHY saat meninjau langsung pengukuran bidang tanah di Jalan Bakti Suci Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok, Kamis, 6 Juni 2024.

"Lahan di IKN sebagaian yang ada masyarakatnya. Masyarakat masih tinggal di lokasi-lokasi tertentu memang kita ingin lebih dipercepat lagi, tetapi sesuai dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo sendiri, juga jangan sampai percepatan-percepatan pembangunan infrastruktur yang memang sedang kita kejar terus, itu kemudian merugikan masyarakat," kata AHY.

Menurut AHY, masyarakat harus diberikan penjelasan dan ada mekanisme yang saat ini tengah diselesaikan Otorita IKN agar masyarakat mendapatkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).

"Dampak sosial kemasyarakat semacam ganti rugi. Tentu kita berharap masyarakat juga tidak ada yang menjadi korban dari pembangunan. Itu menjadi prinsip, tetapi tentu prosesnya tidak selalu mudah," tutur AYH.

Namun, AHY juga ingin mendorong dan menyampaikan ke Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Wakil kepala OIKN, jadi saat ini beliau juga ingin fokus mengetahu sampai di mana urusan pertanahan yang ada di kawasan IKN.

"Semangatnya akan kita percepat, tapi tidak dengan merugikan masyarakat yang sudah lebih lama tinggal di daerah tersebut," ucap AHY.

Pilihan Editor: Otorita IKN Ultimatum 200 Warga Pemaluan Segera Robohkan Rumah Karena Masuk Kawasan Inti IKN