TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap, menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan citra positif KPK berada pada urutan terendah dari total delapan lembaga hukum lainnya. “Tentu kita prihatin hal ini, KPK kehilangan kepercayaan publik bukan hanya lembaganya tetapi juga kepercayaan melaksanakan tugasnya memberantas korupsi,” ujar Yudi ketika dihubungi, Ahad, 23 Juni 2024.

Padahal, kata dia, KPK didirikan sebagai role model dengan standar etik tinggi. “Trigger mechanism bagi lembaga lain agar mengikuti budaya integritas KPK, sekaligus leader dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Yudi mengungkap tiga faktor yang menurunkan citra positif KPK. “Ada tiga faktor saya lihat, pertama, kinerja KPK yang menurun, kalah pamor dengan instansi penegak hukum lain,” kata dia.

Kedua, lebih banyak kontroversi dibandingkan prestasi memberantas korupsi. “Misal kegaduhan yang lebih banyak terjadi ketika belum berhasil menangkap Harun Masiku,” ucapnya.

Ketiga, terjadinya krisis integritas di internal KPK, seperti pimpinan yang melanggar etika. “Bahkan ketuanya jadi tersangka korupsi hingga mundur, termasuk kasus pungli rutan KPK yang melibatkan hampir 100 pegawai KPK membuat kepercayaan kepada KPK semakin turun,” ujar mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini.

Litbang Kompas telah merilis hasil survei mengenai citra positif lembaga negara. Jejak pendapat secara tatap muka dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih acak lewat metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Survei ini berlangsung mulai 27 Mei hingga 2 Juni 2024.

Adapun tingkat kepercayaan metode tersebut adalah 95 persen, dengan margin of error plus minus 2,83 persen. Kesalahan di luar penarikan sampel masih bisa terjadi. Litbang Kompas juga menyatakan survei ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Berikut hasil citra positif lembaga negara versi Litbang Kompas:

1. TNI
Baik 89,4 persen
Tidak tahu 7,3 persen
Buruk 2,9 persen

2. Polri
Baik 73,1 persen
Tidak tahu 4,4 persen
Buruk 22,5 persen

3. DPD
Baik 68,6 persen
Tidak tahu 15,7 persen
Buruk 15,7 persen

4. Kejaksaan
Baik 68,1 persen
Tidak tahu 20 persen
Buruk 11,9 persen

5. Mahkamah Agung
Baik 64,8 persen
Tidak tahu 18,7 persen
Buruk 16,5 persen

6. DPR
Baik 62,6 persen
Tidak tahu 8,9 persen
Buruk 28,5 persen

7. Mahkamah Konstitusi
Baik 61,4 persen
Tidak tahu 19,3 persen
Buruk 19,3 persen

8. KPK
Baik 56,1 persen
Tidak tahu 10,5 persen
Buruk 33,4 persen

Pilihan Editor: Kisah Rossa Penyidik KPK yang Disekap dan Diberhentikan Firli Bahuri Setelah Hampir Tangkap Harun Masiku