TEMPO.CO, Jakarta - Forum Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, mendesak agar Pemerintah DKI Jakarta segera menaikkan dana operasional atau honor RT-RW Jakarta. Para pengurus RT dan RW minta dana operasional RT Rp 2 juta dan RW Rp 2,5 juta dinaikkan menjadi Rp 6 juta per bulan.

"Kami berharap tahun 2024 ini kenaikan dana operasional RT/RW bisa terealisasi, karena ini sudah sangat mendesak," ujar juru bicara Pengurus Forum RT/RW Tomy Tampatty dalam keterangan tertulis, Selasa 25 Juni 2024.

Karena sudah sangat mendesak, pengurus Forum RT dan RW di Menteng mendatangi kantor Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Senin, 24 Juni 2024. "Kemarin Kami sudah melakukan pertemuan audiensi dengan Pj Gubernur yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta," kata Tomy.

Dalam pertemuan tersebut, Forum RT-RW Kecamatan Menteng menyampaikan desakan kenaikan dana operasional. Mereka menyampaikan dana operasional saat ini sudah tidak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab RT-RW yang bekerja 24 jam. "Sudah tidak mencukupi untuk mendukung tugas dan tanggung jawab RT/RW," kata Tomy.

Menurut Tomy, respons dari Biro Pemerintahan DKI Jakarta dalam pertemuan itu sangat baik dan memahami apa yang mereka sampaikan. Biro pemerintahan berjanji akan membicarakan secara internal termasuk usulan kenaikan dana operasional sebesar Rp 6 juta. "Kami optimis Pemda DKI akan menyetujui usulan kami," kata Tomy.

Dana Operasional RT/RW Jakarta Sudah 6 Tahun Tidak Naik

Tomy mengatakan, dana operasional atau honor RT/RW Jakarta sudah 6 tahun ini tidak naik. "Sejak tahun 2018 honor atau dana operasional RT-RW tidak ada kenaikan," katanya.

Hal itu, kata Tomy, tidak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang berat. "Maka kami berharap Pj Gubernur segera menaikan dana operasional pengurus RT dan RW nilainya menjadi Rp 6 juta per bulan."

Nilai tersebut, ujar Tomy, akan sangat mendukung tugas dan tanggung jawab para pengurus RT dan RW yang bekerja 24 jam dalam sehari dan sebagai organ perpanjangan tangan Pemda DKI Jakarta. "Kami siap mendukung semua kebijakan dan program Pemda DKI dalam meningkatkan pelayanan publik dan juga dalam hal meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta," ujarnya.

Permintaan Forum RT-RW Menteng juga disampaikan kepada Heru Budi melalui surat dengan nomor: 04/FRT-RW-Mtg/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 itu. Dalam surat itu disebutkan dana operasional mereka saat ini sudah tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari para Ketua RT dan Ketua RW di DKI Jakarta.

"Untuk menutupi kekurangan dana operasional, selama ini para RT dan RW dan lainnya harus berkorban mengeluarkan uang pribadi," kata isi surat yang ditandatangani Ketua Forum RT RW Menteng Hanafi dan Sekretaris Forum Zulfikar.

Menurut pengurus forum, sebagai mitra pemerintah dan perpanjangan tangan dan berada di Garda terdepan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi Pemda DKI khususnya pemerintah di tingkat kelurahan, dalam melaksanakan tugas tersebut para pengurus RT dan RW berhadapan langsung dengan warganya selama 24 jam.

Tugas itu meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) seperti menjaga tawuran antar warga, konflik antar keluarga, pencegahan pencurian kendaraan bermotor, pencegahan bahaya narkoba, pencegahan paham radikalisme dan teroris, pencegahan judi online, menjaga kebersihan lingkungan hingga menjaga penyebaran penyakit menular.

"Selain tugas-tugas tersebut, para pengurus RT-RW juga mengurus permasalahan administrasi warga, kegiatan rapat kodinasi di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Wali Kota dan masih banyak tugas-tugas lainnya yang kesemuanya membutuhkan Dana Operasional yang tidak sedikit," kata Hanafi dalam surat itu.

Untuk itu, Forum pengurus RT-RW Kecamatan Menteng berharap Pemda DKI segera menaikan dana operasional untuk menunjang kinerja pengurus RT dan RW. "Dengan dengan honor atau dana operasional yang memadai, para pengurus RT dan RW tidak harus mengeluarkan dana pribadi karena faktanya sampai saat ini dana operasional tidak mencukupi dan kondisi ini dialami oleh seluruh Pengurus RT dan RW," kata Tomy.

JONIANSYAH HARDJONO

Pilihan Editor: BSSN Ungkap Dugaan Kebocoran Data Inafis, Polri Bakal Cek dan Mitigasi