TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa eks Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian Muhammad Hatta dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 250 juta dalam perkara korupsi Syahrul Yasin Limpo alias SYL. Jaksa KPK juga minta majelis hakim menyatakan Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena turut serta membantu SYL mengumpulkan uang dari pejabat eselon I Kementan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta berupa pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan," kata Jaksa Ikhsan Fernandi Z. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juni 2024.

Perbuatan Hatta dianggap memenuhi dakwaan Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar menjatuhi pidana denda kepada Muhammad Harta. "Denda Rp 250 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," ucap Jaksa Ikhsan Fernandi Z.

Muhammad Hatta bersama eks Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono diduga sebagai koordinator pengepul uang dari para pejabat Eselon I Kementerian Pertanian. Uang yang mereka kumpulkan selanjutnya diberikan kepada SYL.

Hasil pengumpulan uang itu digunakan oleh SYL untuk kepentingan pribadi dan keluarga. SYL memanfaatkan uang itu seperti untuk umrah, biaya sunatan cucu, dan lain-lain.

Dalam perkara korupsi di Kementan ini, Syahrul Yasin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Sedangkan Kasdi Subagyono dituntut 6 tahun penjara, sama seperti Muhammad Hatta.

Pilihan Editor: Kejagung Sebut Harvey Moeis Tidak Memiliki Jet Pribadi