Penerima Beras Miskin di Kota Bogor Berkurang  

Reporter

Editor

Senin, 8 Februari 2010 10:48 WIB

Sejumlah buruh mengangkut beras raskin yang mulai didistribusikan hari ini di gudang Bulog, Sub Divre malang-Pasuruan desa Kebonagung, Malang, Jawa Timur, (26/1). ANTARA/Ari Bowo Sucipto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Rumah Tangga Sasaran penerima beras rakyat miskin untuk tahun penyaluran 2010 mengalami penurunan. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Lucy Angelina, menjelaskan dari data hasil validasi dan verifikasi keluarga miskin, ternyata penerima beras jauh berkurang dari angka sebelumnya, sebanyak 44.540 keluarga menjadi 42.328. "Ini berarti, 2.212 RTS (Rumah Tangga Sasaran) sudah tidak mendapatkan jatah raskin," ujar Lucy, Senin (8/2).

Pendataan dilakukan di tingkat kelurahan melalui Ketua RW dan Ketua RT Januari lalu. Penurunan angka penerimaan karena ada keluarga miskin yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima beras miskin. Dijelaskan Lucy, penyalurannya sendiri sudah dilakukan sejak pekan lalu langsung ke kelurahan-kelurahan yang ada di seluruh Kota Bogor. "Kami sudah melakukan penyaluran ke Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan dan Bogor Tengah. Minggu ini kami akan kembali menyalurkan ke Kelurahan yang ada di Bogor Utara, Bogor Timur dan Tanah Sareal," jelas dia.

Harga beras ini, ungkap Lucy, masih sama dengan tahun lalu sebesar 1.600 per kilogram. Yang berbeda adalah jumlah pagunya. Pemerintah pusat menurunkan pagu beras miskin sehingga tiap keluarga per tahun hanya mendapat jatah 156 kilogram. "Ini berarti per bulan, mereka hanya akan mendapat jatah 13 kilogram per RTS," jelas Lucy.

Tapi, kata Lucy, karena kemasan dari Bulog masih menggunakan kemasan 15 kilogram, maka setiap keluarga masih tetap mendapatkan jatah 15 kilogram hingga November atau Oktober mendatang. "Kalau untuk menyesuaikan jatah pagu berarti dua bulan terakhir RTS mendapatkan jatah enam kilogram," terangnya.

Advertising
Advertising

DIKI SUDRAJAT

Berita terkait

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.

Baca Selengkapnya

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

2 Juli 2019

Didukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT

Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.

Baca Selengkapnya

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

2 Juli 2019

Bulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang

Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

5 Desember 2017

Jokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari

Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.

Baca Selengkapnya

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

20 April 2017

Bupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?

Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

7 Maret 2017

Di Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan  

Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.

Baca Selengkapnya

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

22 Februari 2017

Raskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai

Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

22 Februari 2017

Temuan Ombudsman, Penyaluran Raskin di NTB Belum Dilakukan  

Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat berharap tak ada persoalan terkait dengan penetapan pagu kebutuhan raskin NTB sehingga SPA dapat segera dikirimkan ke Bulog NTB.

Baca Selengkapnya

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

22 Januari 2017

Khofifah Ajak Warga Sumbawa Lahap Nasi Beras Sejahtera  

Khofifah ingin memastikan bantuan beras sejahtera yang diterima warga berkualitas bagus.

Baca Selengkapnya