TEMPO Interaktif, Jakarta - Kusno, Ketua RT 04 RW 08, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku tidak ada warga di wilayahnya yang bernama Lie Anna Puspasa. "Sudah kami cek, tidak ada warga kami yang bernama Lie Anna Puspasa," kata Kusno pada Tempo di rumahnya, Jalan SD 3 RT 4, RW 8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jumat (12/2).
Di data warga musiman, kos atau kontrak, yang dimiliki RT juga tidak ada nama tersebut. "Setiap warga yang tinggal di sini meskipun sementara pasti kami catat," ujarnya.
Menurut Kusno, tidak banyak warganya yang memiliki tingkat perekonomian tinggi. "Apalagi kalau sampai memiliki dana di bank miliaran rupiah, pasti akan menyolok dan kami ketahui," ujarnya.
Lie Anna adalah salah satu nasabah Bank Century yang melakukan penarikan dana sebesar Rp 2,4 miliar pada 27 April 2009. Berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan ditemukan bahwa nama dan alamat tersebut memang ada namun tidak ditemukan orangnya.
Kusno mengaku memang sekitar seminggu yang lalu pernah ada dua orang yang menanyakan perihal nama tersebut ke dia. Namun setelah dicek, memang tidak ada warganya yang memiliki nama tersebut.
Selain Lie Anna ada tiga nasabah lain yang juga diduga fiktif, yaitu M. Linus yang beralamat di Ruko Griya Satu IK Blok B nomor 16 RT 02, RW 14 Pisangan Ciputat, M. Nizar yang beralamat di Ruko Serena Jalan Juanda Nomor 36 Rempoa Ciputat, serta Kasena Pandi yang beralamat di Puri Bintaro PB IV/12 RT 03, RW 09. Ketiga nasabah tersebut menarik dana masing-masing Rp 1,3 miliar, Rp 1,4 miliar, dan Rp 2 miliar.
Agung Sedayu
Berita terkait
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta
26 Februari 2024
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta
Baca SelengkapnyaLangkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
26 Februari 2024
Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024
Baca SelengkapnyaFederasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri
11 Juli 2023
Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia
16 Mei 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.
Baca SelengkapnyaUsai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat
3 Mei 2023
Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.
Baca SelengkapnyaBeredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara
3 Mei 2023
Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.
Baca SelengkapnyaBanyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan
23 Februari 2023
Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran
Baca SelengkapnyaDPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024
24 Februari 2022
Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi
Baca SelengkapnyaDokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan
27 Desember 2021
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.
Baca SelengkapnyaNIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan
5 September 2021
Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi
Baca Selengkapnya