TEMPO Interaktif, Jakarta -Perusahaan yang nihil kecelakaan kerja (zero accident) di DKI Jakarta tergolong minim. Gubernur DKI, Prijanto, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Deputi Bidang Transportasi, Yusuf Effendi Pohan menyatakan dari 26 ribu perusahaan di DKI Jakarta, 20 persen di antaranya berkategori risiko tinggi kecelakaan kerja. Namun, "hanya 200-an perusahaan yang zero accident." Padahal 30 persennya dari 26 ribu perusahaan itu merupakan perusahaan besar.

Tak aneh jika hanya sedikit perusahaan di DKI yang mendapat penghargaan berupa sertifikat Keselamatan dan Kersehatan Kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam penutupan Bulan K3. “Tahun ini, dari 40 perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapat sertifikat, ada 27 yang mendapat sertifikat K3," kata Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans, Purwanto. Sebanyak 18 perusahaan mendapat penghargaan untuk tingkat nasional, dan 9 perusahaan tingkat provinsi.

Purwanto mengaku tidak tahu mengapa hanya sedikit perusahaan yang ‘berani’ mengajukan diri ke Disnakertrans. “Padahal kami sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan,” ujar Purwanto.

Kepala Disnakertrans DKI, Deded Sukandar menjelaskan indikasi sebuah perusahaan sudah melaksanakan K3 jika perusahaan itu sudah memiliki peralatan K3 seperti program, pengawas, dan Panitia Pembinaan K3. “Ya misalnya, dia sudah punya alat pemadam kebakaran yang jumlahnya memadai.”

Perusahaan, menurut Deded, sering mengabaikan pentingnya pembuatan program K3, seperti yang sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1970. “Masalah utama perusahaan (hingga akhirnya mengabaikan K3) biasanya adalah penghematan, dan ketidakpedulian pemimpin terhadap pentingnya K3,” ujarnya.
K3 bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas, efeisiensi pembiayaan, dan meningkatkan citra serta daya saing perusahaan.

ISMA SAVITRI