Jaksa Daftarkan Memori Kasasi Gayus ke Pengadilan Tangerang

Reporter

Editor

Selasa, 30 Maret 2010 16:08 WIB

Gayus Tambunan

TEMPO Interaktif, Tangerang - Jaksa penuntut umum Nasran Azis, Selasa, (30/3) mendaftarkan memori kasasi atas putusan bebas (vrijpraak) perkara Gayus Halomoan Tambunan, 30 tahun.

Memori kasasi tersebut ditandatangani panitera kepala Eko Darmadji dan berkas diterima petugas di ruang panitera pidana PN Tangerang.

Kepada Tempo, Nasran menyebutkan ada 10 lembar memori kasasi tersebut. "Saya hanya menjalankan tugas," ujar Nasran.

Dia enggan berkomentar lebih jauh tentang perkara Gayus. "Kalau saya boleh, saya akan cerita. Saya dilarang bicara saat ini," kata Nasran.

Jaksa penuntut tidak puas atas putusan hakim pada 12 Meret lalu yang membebaskan Gayus dari segala dakwaan. Menurut Nasran tuntutan satu tahun percobaan satu tahun itu dikenakan karena terdakwa (Gayus) mengaku dialah yang memasukkan uang ke rekening tersebut.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim Muhtadi Asnun yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengatakan putusan tersebut sudah sesuai dan kesepakatan bulat sesama majelis hakim Haran Tarigan dan Bambang Widyatmoko.

Dalam putusannya karena bebas maka tidak ada hal memberatkan dan meringankan. Alasan dibebaskannya Gayus karena fakta hukum di persidangan tidak kuat terutama saksi-saksi yang dihadirkan.

Atas itu pula, uang barang bukti Rp 370 juta yang mampir di rekening Gayus diperintahkan untuk dikembalikan.

AYU CIPTA

Berita terkait

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

13 April 2023

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

25 Desember 2022

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

25 September 2022

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.

Baca Selengkapnya

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

20 September 2021

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.

Baca Selengkapnya

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.

Baca Selengkapnya

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.

Baca Selengkapnya

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

27 Februari 2020

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

27 Februari 2019

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

5 Desember 2016

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan

Baca Selengkapnya

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

4 Agustus 2016

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.

Baca Selengkapnya