Mobil Dinas Baru untuk Walikota Nur Mahmudi

Reporter

Editor

Jumat, 10 Desember 2010 23:56 WIB

TEMPO Interaktif, Depok -Kepala Bagian Umum pemerintah kota Depok, Agung Sugih, mengatakan pihaknya telah menyiapkan mobil dinas baru untuk pejabat pemerintah Depok masa jabatan 2011-2016. Mereka yang pasti mendapat mobil dinas baru adalah Walikota incumbent Nur Mahmudi Ismail, bakal Wakil Walikota Idris Abdul Shomad, dan Sekretaris Daerah. “Pengadaan tiga mobil sedan sudah direalisasi tahun ini. Mobil dinas baru walikota harganya 407 juta, sedangkan untuk wakil harganya 352 juta. Untuk Sekretaris Daerah 300 juta lebih,” kata Agung.

Ketika ditanyakan ihwal merk mobil, Agung menolak menjawab. “Pokoknya jenisnya sedan,” tambah Agung.

Agung menjelaskan pihaknya mengusulkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk pengadaan tiga mobil tersebut. “Pemenang tender tentu yang menawarkan harga termurah.” Dana yang digunakan untuk pengadaan tiga mobil, menurut Agung, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah – Perubahan (APBD-P) tahun 2010.

Saat ini, tersedia dua mobil untuk digunakan oleh walikota Depok dan wakilnya. Satu mobil jenis sedan Toyota Camry dan Mitsubshi Pajero. Mobil Toyota Camry tahun depan habis masa pakainya lantaran usia mobil sudah lima tahun lebih. "Camry sudah lima tahun lebih, sedangkan Pajero baru dibeli akhir tahun 2009", kata Manto, Kepala Bidang Aset Pemerintah Kota Depok.

Nur Mahmudi mengatakan bahwa pengadaan tersebut tidak menyalahi aturan. “Yang jelas tidak akan menyalahi aturan. Setiap lima tahun satu kali penggantian mobil,” kata Nur Mahmudi. Nur Mahmudi mengaku tidak mengetahui apakah kedua mobil yang kini digunakannya akan dijual atau tetap dipakai pemerintah kota Depok. “Mungkin akan dijual dan uangnya masuk kas negara”, kata Nur Mahmudi.

ANANDA BADUDU

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya