Jaring NIK, Jakarta Barat Rangkul Puskesmas

Reporter

Editor

Senin, 27 Desember 2010 11:40 WIB

TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta -Suku Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Jakarta Barat melakukan kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Kerjasama ini dilakukan untuk menjaring pendataan dan pemberian nomor induk nasional (NIK) terhadap bayi baru lahir."Saat ini masih tahap uji coba di Puskesmas Kecamatan Tambora," ujar Kepala Suku Dinas Ahad Fauzi, hari ini.

Dengan kerjasama itu, pihak Puskesmas bisa langsung menginformasikan kelahiran bayi ke bagian kependudukan dan catatan sipil tingkat kecamatan. Selanjutnya bayi tersebut akan langsung mendapat NIK nasional. Bukan hanya itu, keluarga bayi bisa langsung mengurus akta kelahiran di Puskesmas di mana bayi dilahirkan.

Puskesmas, kata Fauzi,mengumpulkan data kelengkapan pembuatan akta kelahiran yang selanjutnya diambil oleh petugas kependudukan tingkat kecamatan. "Akta kelahiran bayi bisa langsung diproses dan pihak keluarga tinggal mengambil akte di puskesmas," kata Fauzi. Selain lebih mudah, warga tidak dipungut biaya dalam mengurus akta kelahiran di Puskesmas. "Layanan pemberian akte kelahiran ini gratis," katanya.

Sejak Agustus hingga pertengahan Desember ini telah ada sebanyak 221 akta kelahiran bayi yang dilayani di Puskesmas Tambora. "Tahun depan rencananya akan kami kembangkan ke Puskesmas lain di 8 kecamatan Jakarta Barat," lanjutnya.

Menurut Kepala Puskesmas Tambora, Silvia, program tersebut berjalan cukup baik. "Ini sangat bermanfaat, karena angka kelahiran bayi langsung terdata, dapat NIK dan akta kelahiran, selain itu data juga lebih akurat," katanya.

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pada pertengahan tahun depan seluruh warga Ibu Kota telah memiliki NIK nasional. NIK nasional tidak hanya diberikan pada warga dewasa tetapi juga anak-anak bahkan bayi yang baru dilahirkan.

AGUNG SEDAYU

Berita terkait

Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

26 Februari 2024

Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta

Baca Selengkapnya

Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

26 Februari 2024

Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024

Baca Selengkapnya

Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

11 Juli 2023

Federasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri

Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

3 Mei 2023

Usai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.

Baca Selengkapnya

Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

3 Mei 2023

Beredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara

Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.

Baca Selengkapnya

Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

23 Februari 2023

Banyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan

Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran

Baca Selengkapnya

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

24 Februari 2022

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi

Baca Selengkapnya

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

27 Desember 2021

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.

Baca Selengkapnya

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

5 September 2021

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi

Baca Selengkapnya