TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng 10 provinsi tahun ini, untuk menanggulangi urbanisasi yang mencapai 67 ribu orang pada 2010.
Sepuluh provinsi tersebut akan tergabung dalam Forum Mitra Praja Utama yang bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. "Kami akan mendata pendatang dari 10 provinsi tersebut," kata Edi Supriyadi, Kepala Bidang Penertiban dan Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menyampaikan makalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan, dalam seminar bertajuk "Strategi Pengendalian Kependudukan", di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Mei 2011.
Kerja sama penanggulangan ini akan dilakukan dengan 10 Provinsi se Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung.
Saat dihubungi melalui telepon, Franky menjelaskan, jumlah 67 ribu orang itu sebenarnya sudah turun 20 persen dari tahun sebelumnya. Namun, penurunan pendatang tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Jakarta yang masih tetap tinggi. "Dari 0,78 persen pada 2009 menjadi 1,4 persen pada 2010," ujarnya.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmadi, mendukung adanya kerja sama antar provinsi ini. Menurut dia, Pemerintah Jakarta harus mengkategorikan secara spesifik para pendatang tersebut dengan rinci. "Kan kebanyakan cari pekerjaan, bukan pindah pekerjaan," ujarnya, usai seminar.
Sonny menerangkan, pendataan bisa dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta yang berdomisili di Jakarta. Dia mencatat, 60 persen urban adalah bekerja di sektor formal, sementara sisanya informal. Artinya, pendataan pendatang bisa dilakukan melalui pencatatan pegawai di perusahaan yang ada di Jakarta.
Menurut dia, alasan utama pendatang adalah kebutuhan standar hidup yang sama. Mereka melihat Jakarta sebagai sumber mata pencaharian dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan desanya. Dalam pandangannya, dengan luas dan infrastruktur yang ada, jumlah penduduk Jakarta idealnya hanya 4,5 juta jiwa.
Bentuk kerja samanya dengan 10 provinsi itu, kata Franky, berupa sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pihaknya juga akan gencar menerapkan KTP Elektronik sebagai langkah untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat.
HERU TRIYONO
Sepuluh provinsi tersebut akan tergabung dalam Forum Mitra Praja Utama yang bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur. "Kami akan mendata pendatang dari 10 provinsi tersebut," kata Edi Supriyadi, Kepala Bidang Penertiban dan Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang menyampaikan makalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan, dalam seminar bertajuk "Strategi Pengendalian Kependudukan", di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Mei 2011.
Kerja sama penanggulangan ini akan dilakukan dengan 10 Provinsi se Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung.
Saat dihubungi melalui telepon, Franky menjelaskan, jumlah 67 ribu orang itu sebenarnya sudah turun 20 persen dari tahun sebelumnya. Namun, penurunan pendatang tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Jakarta yang masih tetap tinggi. "Dari 0,78 persen pada 2009 menjadi 1,4 persen pada 2010," ujarnya.
Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sonny Harry Harmadi, mendukung adanya kerja sama antar provinsi ini. Menurut dia, Pemerintah Jakarta harus mengkategorikan secara spesifik para pendatang tersebut dengan rinci. "Kan kebanyakan cari pekerjaan, bukan pindah pekerjaan," ujarnya, usai seminar.
Sonny menerangkan, pendataan bisa dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta yang berdomisili di Jakarta. Dia mencatat, 60 persen urban adalah bekerja di sektor formal, sementara sisanya informal. Artinya, pendataan pendatang bisa dilakukan melalui pencatatan pegawai di perusahaan yang ada di Jakarta.
Menurut dia, alasan utama pendatang adalah kebutuhan standar hidup yang sama. Mereka melihat Jakarta sebagai sumber mata pencaharian dan memiliki fasilitas yang berbeda dengan desanya. Dalam pandangannya, dengan luas dan infrastruktur yang ada, jumlah penduduk Jakarta idealnya hanya 4,5 juta jiwa.
Bentuk kerja samanya dengan 10 provinsi itu, kata Franky, berupa sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pihaknya juga akan gencar menerapkan KTP Elektronik sebagai langkah untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat.
HERU TRIYONO
