TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak puas atas tidak maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta periode 2010. APBD yang terserap hanya 82,17 persen. "Belanja daerah tidak mencapai target," kata Fahmi Zulfikar dari Fraksi Damai Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD kemarin.

Tahun lalu, anggaran untuk belanja daerah Rp 26,23 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya Rp 21,55 triliun.

Hasbiallah Ilyas dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa berharap realisasi itu semata karena efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Bukan karena ada program pembangunan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali," ujarnya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali, anggaran yang tak diserap terlalu besar, yakni Rp 4,68 triliun atau 17,83 persen. "Hal ini sungguh sangat disesalkan," kata Ashraf.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lebih mendetail menyoroti anggaran untuk belanja modal yang terserap hanya Rp 5,24 triliun (68,70 persen) dari yang direncanakan Rp 7,63 triliun.

"Padahal belanja modal ini merupakan komponen penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kurniasih Mufidayati, yang membacakan pandangan fraksinya.

Karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal itu, Ridho Kamaludin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan APBD DKI bersifat konsumtif.

Adapun Fraksi Partai Demokrat menganggap pelaksanaan APBD DKI jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Sebab, belanja langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya terserap Rp 13,61 triliun (79,06 persen) dari Rp 17,55 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, belanja tak langsung terserap Rp 7,47 triliun dari anggaran Rp 8,67 triliun (91,47 persen).

"Padahal belanja tak langsung ini sering dianggap sebagai belanja untuk pegawai," kata Neneng Hasanah dari Fraksi Partai Demokrat.

PINGIT ARIA