TEMPO Interaktif, Jakarta: Menghadapi kasus gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang Surat Keputusan Penghentian Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapat dukungan dari Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Soenarno. "Surat Menteri Soenarno menyatakan dukungannya kepada Menteri KLH yang telah mengeluarkan Kepmen 14/2003 tentang ketidaklayakan rencana reklamasi Pantura Jakarta, sehingga proyek dihentikan," kata Nixon FLP Silalahi, Staf Asisten Deputi Penegakan Hukum Lingkungan kepada TNR, Rabu (10/12). Upaya hukum juga dinilai merupakan upaya untuk mendudukkan secara proporsional Komisi Amdal sesuai perundang-undangan yang berlaku.Sementara, dalam persidangan kasus reklamasi Pantura Jakarta yang digelar di gedung PTUN Jakarta Timur Rabu (10/12), telah didengarkan keterangan dua saksi ahli dari pihak KLH: Drs Karliansyah, MS, Asdep Kajian Dampak Lingkungan KLH dan Prof. Dr. Phillipus Hardjon, pengajar Universitas Airlangga. Menurut Prof Phillipus, gugatan dari salah satu perusahaan itu tidak seharusnya menjadi objek Tata Usaha Negara, lantaran tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan. "Kewenangan menilai Amdal mutlak dimiliki KLH," kata Karliansyah. Indra Darmawan - Tempo News Room