TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso setuju dengan langkah yang akan diambil pemerintah pusat untuk memindahkan penduduk yang bermukim di bantaran sungai Ciliwung, ke rumah-rumah susun yang dibangun diatas tanah milik negara atau BPPN. Hal ini dikatakan Sutiyoso di kantornya, Balaikota DKI, Selasa (19/2) menanggapi pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim yang menyatakan agar penduduk di bantaran sungai Ciilwung yang melintasi ibukota Jakarta harus segera direlokasi, kemarin (18/2). Namun, kata Gubernur, untuk menyelesaikan masalah pemukiman liar di bantaran sungai tersebut, perlu langkah yang manusiawi dan komprehensif. “Perlu diketahui bahwa masyarakat yang membuat rumah di pinggir kali itu juga terpaksa. Mereka datang dari desa tak punya apa-apa, dan perlu tempat tinggal untuk dia dan keluarganya, mesti itu ilegal, kita memahami itu terjadi karena keterpaksaan,” katanya. Sutiyoso mengatakan, karena Pemda DKI ingin menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, maka langkah yang diusulkan pemerintah pusat itu akan segera dilakukan. “Bagaimana pun rumah-rumah di pinggir kali itu ada andil menyebabkan banjir, karena itu akan kita selesaikan dengan cara-cara yang baik, jadi ide Menteri Lingkungan Hidup (Nabiel Makarim-red) untuk memindahkan mereka ke rumah-rumah susun dengan menggunakan tanah-tanah sitaan yang sekarang merupakan hak pemerintah, saya sangat setuju untuk itu digunakan,” tegasnya. Oleh sebab itu, kata Gubernur, Pemda DKI akan bersama pemerintah pusat untuk membuat rumah susun yang banyak dan yang lebih sehat. Namun demikian, peraturannya harus dikaji lebih dulu berdasarkan pengalaman. “Orang dikasih rumah susun, lalu beberapa minggu kemudian sudah beralih penghuninya, dan dia kembali lagi ke tempat-tempat yang tidak diizinkan,” kata dia. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Senin (18/2) kemarin seusai mendampingi Presiden Megawati di Istana Negara mengatakan, pemerintah akan segera memindahkan penduduk di bantaran sungai Ciliwung ke rumah-rumah susun yang dibangun di atas tanah milik BPPN. Pemindahan ini akan dilakukan untuk pencegahan banjir di DKI di masa datang. (Dimas Adityo-Tempo News Room)