TEMPO.CO, Jakarta - DPRD mengesahkan APBD DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp 36.023.344.857.222 dalam sidang paripurna yang berlangsung di Lemhannas, Senin, 19 Desember 2011.
Sebanyak 56 dari 93 anggota Dewan hadir dalam rapat tersebut. Sementara dua fraksi, yaitu Fraksi Gerindra dan Fraksi Amanat Bangsa, memilih tidak hadir karena tak sepakat dengan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 1,7 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengetuk palu pengesahan tanpa interupsi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan telah disetujui. “Penerimaan pembiayaan selain berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) juga berasal dari pinjaman daerah melalui penerbitan obligasi daerah,” kata Inggard dalam sidang.
Obligasi daerah senilai Rp 1,7 Triliun akan digunakan untuk membiayai empat proyek pembangunan, yaitu pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp 185 miliar, proyek pengolahan air limbah di Casablanca senilai Rp 235 miliar, proyek pembangunan rumah susun di Daan Mogot senilai Rp 500 miliar, dan proyek pembangunan Terminal Pulogebang senilai Rp 757 miliar.
Inggard juga mengatakan DPRD menyoroti realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta yang baru mencapai Rp 19,38 triliun atau 72,22 persen dan meminta adanya optimalisasi pengelolaan pajak reklame dan penyerapan belanja 2011. “Kami juga meminta adanya efektivitas alokasi anggaran untuk pembangunan transportasi dan upaya pengendalian banjir terkait dengan antisipasi pada musim hujan yang akan datang,” katanya.
Inggard juga memperkirakan perekonomian DKI Jakarta akan lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. “Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,8 hingga 7 persen dengan inflasi 5,5 hingga 6 persen,” katanya.
Total APBD sebesar Rp 36.023.344.857.222 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 30.642.744.353.626 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 5.380.600.503.596 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2011 dan penerbitan obligasi daerah.
Adapun alokasi pengeluaran anggaran digunakan untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 33.827.031.650.310 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2.196.313.206.912 untuk penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada 2012. Saran dan rekomendasi anggota Dewan yang disampaikan selama proses pengesahan, kata dia, akan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan di lapangan.
“Saya mengimbau aparatur Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan bekerja lebih keras, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan memperkecil SILPA, serta meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah,” kata Fauzi.
Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022
9 November 2021
Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022
Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.
