Buruh Tangerang Bawa Harga Mati

Reporter

Editor

Rabu, 1 Februari 2012 14:01 WIB

Dua pekerja membawa poster ketika berlangsung sidang gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atas revisi Upah Minimun Kota di PUTN Banten, Serang, Senin (30/1). Mereka meminta pengadilan memperhatikan hak-hak buruh serta pihak APINDO tidak mempermasalahkan revisi UMK Tangerang dari Rp. 1.354 ribu menjadi Rp. 1.532 ribu per bulan. ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Tangerang - Aliansi Buruh dan Serikat Buruh Tangerang Raya menyatakan memegang harga mati dalam mediasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu, 1 Juli 2012 pukul 15.00 WIB. Ada empat tuntutan yang mereka usung.

Koordinator Aliansi buruh dan Serikat Buruh Tangerang, Koswara, mengatakan keempat tuntutan itu adalah: pertama, meminta Apindo Tangerang mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait revisi upah minimun kabupaten (UMK) oleh Gubernur Banten; kedua, menuntut perusahaan harus mematuhi revisi tersebut; ketiga, Dinas Tenaga Kerja mengawasi dan menindak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai SK Gubernur Banten; keempat, dicabutnya Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kehidupan layak. “Jadi, yang kami minta adalah pemerintah konsisten menerapkan SK Gubernur Banten tersebut,” kata Koswara.

Koswara menambahkan, pihaknya yang memiliki kekuatan 200 buruh sedang menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja tempat mediasi digelar. Jika hasil pertemuan tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan para buruh, menurut Koswara, sekitar 20 ribu buruh se-Tangerang akan melakukan aksi mogok pada 9 Februari 2012.

Menurut Koswara, besaran upah seperti yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur Banten sudah cukup memadai untuk buruh dengan kondisi saat ini. “Sebenarnya itu belum memadai untuk hidup layak,” katanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.886-Huk/2011 tertanggal 21 November 2011 tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten tahun 2012, ditetapkan besaran UMK untuk Kabupaten Lebak Rp 1.047.800, Kota Serang Rp 1.231.000, Kabupaten Pandeglang Rp 1.050.000, Kota Cilegon Rp 1.347.000, Kabupaten Serang Rp 1.320.500, Kota Tangerang Selatan Rp 1.381.000, Kota Tangerang Rp 1.381.000 dan Kabupaten Tangerang Rp 1.379.000.

Lalu, Surat Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1-Huk/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten Tahun 2012, yakni Kota Tangsel Rp 1.529.150, Kota Tangerang Rp 1.529.150, Kabupaten Tangerang Rp1.527.150.

Adapun tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten tahun 2012 ditetapkan besaran UMS-Banten untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel adalah Sektoral 1 Rp 1.758.522, Sektoral 2 Rp 1.682.065, Sektoral 3 Rp 1.605.607.

JONIANSYAH

Demonstrasi Buruh

Berita terkait

Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

5 hari lalu

Aliansi Perempuan Indonesia akan Turun Aksi di Hari Buruh Sedunia

Mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok buruh lainnya yang juga melakukan aksi Hari Buruh di tempat yang sama.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Dukung Demonstrasi Tolak Kenaikan UMP 2024 di Bawah 15 Persen di Berbagai Daerah

15 Desember 2023

Partai Buruh Dukung Demonstrasi Tolak Kenaikan UMP 2024 di Bawah 15 Persen di Berbagai Daerah

Partai Buruh menilai kenaikan UMP 2024 tak sesuai dengan biaya hidup di DKI Jakarta menurut data BPS yang mendekati angka Rp 15 juta per bulan

Baca Selengkapnya

Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

24 Mei 2023

Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.

Baca Selengkapnya