TEMPO.CO, Surakarta - Untuk memasyarakatkan Internet secara positif di kalangan siswa, Pemerintah Kota Surakarta akan menyediakan sarana hostpot di sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama serta sekolah dasar masih banyak yang belum memiliki fasilitas tersebut.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Sugiyanto, mengakui fasilitas Internet sangat bermanfaat untuk menunjang proses belajar-mengajar. Hanya, belum semua sekolah mampu menyediakan sarana itu. “Biaya untuk sambungan Internetnya masih mahal,” kata Sugiyanto.
Menurutnya, sambungan Internet yang digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan hotspot harus berkualitas baik. “Biaya langganannya sekitar Rp 750 ribu tiap bulan. Kebutuhan tersebut baru dapat dipenuhi oleh sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan," katanya.
Pada tahun ini pihaknya akan memberikan pelatihan mengenai penggunaan Internet bagi para siswa. Pelatihan akan difokuskan pada materi perdagangan online untuk mendukung pendidikan kewirausahaan. “Surakarta akan mendapat bantuan corporate social responsibility dari salah satu perusahaan komunikasi," kata Sugiyanto.
Sedangkan saat ini pihaknya tengah berupaya memasang peralatan Internet gratis di sepanjang jalan Slamet Riyadi, yang panjangnya sekitar 10 kilometer. Ditargetkan pemasangan peralatan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan ke depan. “Sekolah di sekitar lokasi tersebut bisa mengaksesnya secara gratis," ujar Sugiyanto.
Pihaknya menyediakan bandwith sebesar 5 Mbps dan dibatasi hanya 2 jam per laptop. Alasannya, dia tidak ingin mendapat tentangan dari para pengusaha warung Internet.
AHMAD RAFIQ
Berita terkait
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan
48 hari lalu
Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.
Baca SelengkapnyaJPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan
58 hari lalu
JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
24 Januari 2024
Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi
16 Januari 2024
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat
16 Januari 2024
Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaUntuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?
17 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil
1 Desember 2022
Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren
23 September 2022
HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.
Baca SelengkapnyaPerkuat Dana Abadi, Alumni ITS Sumbang Rp 1 Miliar
17 Agustus 2022
Ikatan Alumni ITS menyumbang Rp 1 miliar untuk dana abadi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma kampus.
Baca SelengkapnyaJokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Rp 608,3 Triliun
16 Agustus 2022
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 608,3 triliun.
Baca Selengkapnya