TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 200 buruh aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa 14 Februari 2012. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerapkan upah minimum sektoral provinsi untuk sektor ritel yang telah diteken Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 25 Januari lalu.
Pengunjuk rasa mengenakan topeng wajah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Beberapa di antaranya membawa bendera atribut dari Aspek Indonesia dan Serikat Pekerja Logam Elektronil dan Mesin. Para buruh dikawah puluhan polisi bersenjata tameng dan pentungan. Aksi ini tidak menimbulkan kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, alamat Balai Kota.
"Apa yang sudah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harusnya disampaikan langsung kepada Gubernur," ujar Ketua Sektor Ritel/Commerce, Encep Supriyadi, yang juga Ketua Sektor Ritel/Commerce Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia di Balai Kota.
Menurut Encep, keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta tersebut dianulir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deded Sukandar. Alasan Deded, kata Encep, kesepakatan dianggap bias lantaran upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta tidak lebih tinggi dari daerah penyangga seperti Bekasi dan Tangerang.
Encep mengatakan, rata-rata kenaikan upah minimum sektoral provinsi di DKI berkisar 16 hingga 20 persen. Sedangkan kenaikan upah di Bekasi sebagai daerah penyangga, mencapai 30 persen.
Para buruh yang berasal dari Aspek Indonesia, Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (SP LEM), serta Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), kata Encep, meminta delapan perusahaan sektor logam segera dimasukkan dalam UMSP 2012.
Sebelumnya terjadi penundaan terhadap delapan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, Encep memandang perlu adanya revisi atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2012.
Menurut Encep, para buruh yang berdemo di depan Balai Kota tersebut akan meneruskan aksi sebelum sampai Gubernur Fauzi Bowo menemui mereka.Sampai berita ini dilaporkan, Gubernur Foke, sapaan Fauzi Bowo, belum menemui buruh.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
