TEMPO.CO, Bekasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi telah menyelesaikan penghitungan manual surat suara pemilihan Bupati Bekasi, Kamis malam, 15 Maret 2012.
Hasilnya, pasangan nomor urut satu, Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (NERO), yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN, menjadi pemenang dengan perolehan 442.857 suara atau 41,06 persen dari total pemilih 1,1 juta.
Di urutan kedua adalah pasangan Sa'duddin-Jamalullail Yunus (SAJA) dengan 331.638 suara (30,75 persen) dan pasangan nomor urut tiga, Darip Mulyana-Jejen Sayuti (DAHSYAT), yang meraih 304.108 suara (28,19 persen).
Hanya kubu NERO yang bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, sedangkan kubu SAJA dan DAHSYAT menolak.
"Meskipun ada penolakan, hasil itu tetap sah. Silakan kepada kubu yang tidak puas untuk membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila kepada wartawan, Jumat, 16 Maret 2012.
Sekitar seratus massa dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti-Money Politic (Simmpatic), Jumat siang tadi, berunjuk rasa di kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rengasbandung, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain mendesak pemilihan ulang, massa juga sempat menyegel gerbang masuk kantor KPU Kabupaten Bekasi.
"Kami mendesak dilakukannya pilkada ulang karena selama proses pilkada sarat dengan money politic. Selain itu, kita juga menemukan banyak pemilih ganda serta banyak masyarakat yang tidak dapat undangan untuk memilih," ujar koordinator aksi, Nurkholis, kepada wartawan.
Aksi yang dilakukan massa Simmpatic ini merupakan yang kedua kalinya, setelah Rabu lalu mereka juga demonstrasi di depan kantor KPU dan menyampaikan tuntutan yang sama. "Senin atau Selasa pekan depan, kami akan bergerak ke Mahkamah Konstitusi untuk mendesak dilakukan pilkada ulang di Kabupaten Bekasi," katanya.
HAMLUDDIN
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya