Sejumlah Warga Jakarta Selatan sepanjang Lebak Bulus hingga Sisimangaraja melakukan konvoi mobil dan aksi di depan Kedubes Jepang Jakarta (5/3/). Warga yang kebanyakan pengusaha tersebut menolak rencana MRT sistem jalan layang dan meminta diganti sistem bawah tanah di jalur tersebut. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO , Jakarta- Gubernur Joko Widodo menolak kemugkinan pembentukan tim independen untuk mengkaji soal Mass Rapid Transportation. Menurutnya, kajian soal MRT sudah tidak diperlukan lagi saat ini. "Tidak, kajian seperti itu sudah terlalu lama," kata Jokowi di Jakarta, Selasa, 20 November 2012.
Sebelumnya, pemerintah disarankan membentuk tim independen untuk mengkaji pembangunan proyek MRT di Jakarta. Tim independen itu dinilai perlu dibentuk lantaran nilai proyek di Jakarta terlalu mahal ketimbang di negara lain.
Menurut Jokowi, pengkajian proyek MRT sudah dilakukan bertahun-tahun. Karena itu, dia menilai pembentukan tim independen tidak lagi dibutuhkan. "Sekarang yang diperlukan adalan penjelasan, bukan kajian," kata dia.
Jokowi menegaskan, proyek MRT akan segera diputuskan jika persoalan MRT selama ini bisa terjawab dengan baik. Menurutnya, penjelasan itu akan diminta dalam waktu dekat ini. "Nanti akan diadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Jokowi juga mengaku tidak mengkhawatirkan kemungkinan denda jika proyek ini tertunda pelaksanaannya. "Ya ganti rugi saja jika memang rugi," kata dia.
Prinsip kehati-hatian juga akan terus dipegang oleh Jokowi. Soalnya, dia tidak ingin proyek MRT dinilai gagal setelah dieksekusi lantaran tiketnya terlalu mahal. "Yang penting prinsip kehati-hatian akan dipegang, dan benahi transportasi massal secepat mungkin," katanya.
