Ide Antimacet Jokowi vs Lokasi Rawan Macet

Reporter

Kamis, 6 Desember 2012 16:20 WIB

Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar rapat pembahasan pembatasan pelat kendaraan nomor ganjil-genap yang lalu-lalang di jalan raya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Rencananya, kendaraan berpelat nomor ganjil dan genap akan bergiliran per hari untuk melewati suatu jalan rawan macet.

Rapat dihadiri oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, pengamat Darmaningtyas, Tulus Abadi dari YLKI, Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan pejabat lainnya.

"Kalau enggak dicoba, kita enggak bakal tahu," kata Jokowi dalam rapat di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012.

Jika aturan ini diterapkan, akan ada penambahan moda transportasi umum untuk menampung pengguna kendaraan yang tak bisa memakai kendaraannya. Apakah ide Jokowi efektif?

Berikut ini adalah sejumlah titik rawan macet yang mesti dihadapi Jokowi:

Lokasi rawan macet ataupun pelanggaran lalu lintas: depan Hotel Crown, depan Kartika Chandra, Jl Rasuna Said, Jl Jenderal Sudirman, Jl Raya Caringin, TL Matraman, Pelabuhan sampai Pertigaaan Cilincing Jl. Raya Cilincing, Tl. Slipi, Jl. Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jl. Raya Fatmawati, Jl. Raya Kalimalang, depan Pasar Cikupa, Jl. HOS Cokroaminoto Tangerang, Terminal 1 & 2 Bandara Soekarno-Hatta, Jl Margonda Raya, Jl. Raya Pelabuhan dekat Pos IX, pertigaan Stasiun Lemah Abang, Jl. Joyo Martono, dan Jl. Perjuangan Bekasi.

NIEKE INDRIETTA | ATMI PERTIWI


Berita Lainnya:
Ini Kelemahan Ide Jokowi Soal Pembatasan Mobil

Maret Depan, Tak Semua Mobil Bisa Lintasi Jakarta

Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif

Harga Tiket MRT Bisa Rp 19 Ribu? Ini Syaratnya

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

56 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya