Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melihat langsung pinggir Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Jakarta, (6/11). Kunjungannya ini bertujuan untuk memetakan secara langsung penyebab banjir di daerah tersebut. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Bogor - Peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar menengok kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Jokowi perlu tahu permasalahan tata ruang wilayah di daerah hulu Sungai Ciliwung terkait dengan pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Karena ada keterkaitan dalam pengendalian banjir yang tidak bisa diselesaikan dari hilir saja. Jadi Pak Jokowi perlu blusukan ke Bogor," kata Ernan di Bogor, Selasa, 11 Desember 2012.
Menurut dia, menengok kondisi Puncak akan membantu Jokowi dalam memahami akar permasalahan banjir di Jakarta. Tata ruang wilayah di Puncak perlu dikoordinasikan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta.
"Krisis sungai Ciliwung saat ini menjadi kotor, dangkal. Diakui atau tidak, tidak lepas dari ulah orang Jakarta sendiri yang secara ilegal membangun bangunan permanen di kawasan lahan tutupan hijau," ujar Eman.
Dari data tata ruang Kabupaten Bogor, pada tahun 2010 hingga 2011 ada 250 bangunan ilegal. Pada 2011-2012 bertambah menjadi 402 bangunan. Semua itu atas kepemilikan warga Jakarta dan sebagian besar orang penting.
"Ini menjadi dilematis bagi Pemkab Bogor. Jokowi perlu tahu bahwa villa mewah di puncak itu milik orang kaya dan pejabat serta mantan pejabat Jakarta," Ernan mengungkapkan.
Dari data P4W, setidaknya terjadi 30 persen perubahan fungsi tata ruang pada setiap tahunnya di wilayah Jabodetabek. Adanya perubahan lahan tata ruang di wilayah Bogor membuat areal kawaaan lindung berubah fungsi menjadi lahan produktif.
"Di Tangerang banyak area persawahan berubah menjadi permukiman. Begitu juga di Jakarta, kawasan hijau berubah mrenjadi bangunan permanen," kata Eman.
