Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Meski sampai sekarang peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2013 belum juga disahkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan program Kartu Jakarta Sehat tetap berjalan.
"Yang sakit ya masuk saja rumah sakit. Tetapi diterima dan diperiksa. Nggak ada masalah," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 4 Januari 2013.
Dia mengatakan dana untuk program Kartu Jakarta Sehat pada tahun ini sudah disediakan meski anggaran belum disahkan. Diperkirakan, anggaran Kartu Jakarta Sehat pada tahun ini mencapai Rp 1,55 triliun. Anggaran itu terdiri dari dana kartu sebesar Rp 1,2 triliun dan pembayaran utang Jaminan Kesehatan Daerah yang mesti dibayar sebesar Rp 350 miliar.
Sampai sekarang, pemerintah daerah sedang memperbaiki sistem untuk Kartu Jakarta Sehat. Sistem itu nantinya akan memperlihatkan secara detil ketersediaan dana dengan banyaknya pasien yang membutuhkan program tersebut. "Sekarang ini sudah berapa persen naiknya. Ini kan memperbaiki sistem saja, bukan merombak tatanan di APBD," ujar Jokowi.
Jika memang perlu ada tambahan dana untuk program KJS, seperti biaya dan tenaga medis di rumah sakit, Jokowi berjanji akan menghitung kembali kebutuhannya. "Kalau memang ada kekurangan sedikit, APBD bakal ditambah. Karena ini kebutuhan dasar jadi harus diberikan," ujar dia.
Sebelumnya sempat ada kekhawatiran kalau anggaran Kartu Jakarta Sehat membengkak sampai Rp 3,5 triliun. Tapi Jokowi menepis ketakutan itu. Menurutnya, tahun ini pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup melimpah, seperti dari Pajak Bumi dan Bangunan. "Saya kira pajak-pajak yang online akan melonjak. Saya belum memperkirakan berapa, tapi ini bisa melonjak," jelasnya.
