Hari Ini Jokowi Uji Publik Monorel

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 12 Februari 2013 03:30 WIB

Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menggelar public hearing atau uji publik mengenai rencana pembangunan proyek monorel. "Soal monorel semua bisa ditanyakan," katanya di Balaikota, Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.

Jokowi mengatakan, uji publik akan dilakukan untuk mendengar pemaparan ihwal proyek monorel. Pertemuan uji publik akan digelar secara terbuka dan transparan. "Biayanya berapa, subsidinya berapa, kapan akan dimulai, pokoknya semua dipaparkan," katanya.

Jokowi menyatakan proyek monorel Jakarta bakal dilanjutkan. Proyek triliunan rupiah itu akan digarap oleh konsorsium PT Jakarta Monorel dengan melanjutkan cetak biru yang sudah dirancang sebelumnya. Adapun rute yang akan dibangun masih sesuai dengan rute blue line dan green line yang melintas di dalam kota.

Bahkan, Jokowi juga berencana menambah rute monorel yang juga menarik penumpang dari kota-kota penyangga Jakarta. Rute itu akan digarap oleh konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Adhi Karya. Rencananya, konsorsium itu menggarap rute penghubung Bekasi dan Bogor dengan ibukota.

Pembangunan monorel sendiri telah terhenti setelah sejak beberapa tahun silam. Proyek itu mangkrak lantaran ketiadaan biaya untuk membangunnya setelah Dubai Islamic Bank tidak lagi bersedia mendanai proyek itu. Alasannya,selain mahal, monorel juga dianggap tidak efektif mengurai macet.

Pemprov DKI akhirnya berinisiatif memanfaatkan rute monorel sebagai elevated busway. Saat itu, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan uji kelayakannya sudah selesai pada 2010 lalu dan dinilai lebih efektif mengangkut penumpang. Namun, belum sempat proyek itu terlaksana, kepemimpinan Jakarta keburu beralih dari Fauzi Bowo ke Jokowi.

DIMAS SIREGAR

Baca juga
Ratusan Pegawai Pajak Bisa Akses SPT Pajak SBY
33 Pilot Dilarang Terbang
Indeks Diperkirakan Bakal Terkoreksi






Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya