TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemberlakuan tilang elektronik diupayakan berjalan tahun ini. Pemerintah DKI Jakarta, kata dia, sedang mengkaji teknologi terbaru yang mudah dioperasikan untuk wilayah Jakarta.
"Di dunia ini ada dua sepertinya yang memiliki teknologi tilang elektronik, Norwegia salah satunya," kata Basuki Tjahaja Purnama di kantornya, Senin, 11 Februari 2013. Ia menjelaskan teknologi yang diinginkan seperti kamera yang bisa memantau setiap gerakan kendaraan di jalan raya. Termasuk adanya pelanggaran lalu lintas.
Tak hanya itu, dibutuhkan teknologi pendukung lain untuk melayani tilang elektronik bagi setiap pemilik kendaraan yang melanggar. "Jadi tak ada lagi prit jigo prit gocap, tilang bisa langsung dipotong dari rekening tabungan pemilik kendaraan," jelas dia.
Dalam penerapannya nanti, menurut Ahok -sapaan Basuki, akan melibatkan semua pihak, diantaranya, kepolisian, dinas, dan bank. Namun yang paling utama dilakukan adalah mendata seluruh kendaraan di Jakarta sesuai dengan nama pemilik. "Untuk menarik minat bisa saja gubernur terbitkan pengecualian, diskon 50 persen mereka yang balik nama kendaraan," kata dia.
Jika semua kendaraan berdasarkan surat nomor kendaraan (STNK) sesuai dengan pemilik, menurut Ahok, akan semakin mudah mendeteksi serta memberlakukan tilang elektronik. Pengadaan perangkat elektroniknya, Ahok mengungkapkan akan dilelang dengan sistem Built Transfer Operation (BTO). Artinya, perusahaan pemenang tender membangun perangkat dan seluruh operasi dikerjakan pemerintah. "Kami tinggal cicil untuk melunasi," kata dia.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Chrysnanda menyatakan siap dengan tilang elektronik seperti yang dicanangkan pemerintah daerah. Polisi, kata dia, juga sudah mulai melakukan pendataan kendaraan. "Kami sudah mulai menyusun, tapi untuk menerapkannya perlu kerjasama semua pihak terkait," kata dia.
