TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mendesak pemerintah pusat menerbitkan aturan larangan cuti kepala daerah untuk kepentingan politik tertentu. "Kalau sudah terpilih, itu bukan milik partai lagi, tapi milik warga," kata Nirwono, Ahad, 17 Februari 2013. "Maka dahulukan persoalan warga sendiri, bukan daerah lain."

Desakan ini menanggapi cuti Gubernur Joko Widodo yang sengaja meninggalkan urusan DKI selama akhir pekan. Alasan Jokowi, sapaan Joko Widodo, untuk mendampingi kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Seperti Jokowi, Rieke-Teten diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP.

"Seharusnya tidak boleh, tapi memang aturannya belum ada," kata dia.

Nirwono beranggapan, aturan baku dari pemerintah pusat yang melarang kepala daerah berbaur dalam kegiatan kampanye daerah lain perlu segera diberlakukan. Sebab, dengan aturan itu, kepala daerah dapat bebas dari kepentingan partai dan fokus pada daerahnya. "Dan yang lebih penting bebas dari interes kepentingan partai tertentu," kata dia.

Dia juga melihat model kampanye bergaya blusukan Jokowi pada saat memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta belum tentu cocok diterapkan di Jawa Barat. Dengan demikian, izin cuti Jokowi belum pasti juga berdampak positif di Pilkada Jawa Barat. "Di Jakarta bisa menang, hasil sama belum tentu terjadi di Jawa Barat," kata Nirwono. "Ini kan sudah beda provinsi dan wilayah."

Lebih lanjut, Nirwono melihat ada tiga poin keunggulan bila kepala daerah melepaskan atribut kebesaran partai waktu memimpin pemerintahan. Pertama, lebih fokus pada pekerjaan, sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik. "Selama masih diatur partai, ya sulit memberikan pelayanan optimal," kata dia.

Kedua, terhindar dari kepentingan partai. Dan ketiga, menjadi pengayom yang baik bagi semua lapisan masyarakat. Baik yang berasal dari partai politik maupun elemen lainnya. "Dengan jabatan itu, harus netral dan milik warga, bukan milik partai lagi," ujarnya.

Nirwono berharap, desakan itu dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat dan partai politik. Jika seorang kader partai terpilih sebagai kepala daerah, atribut partai mesti dilepas. "Harus ada keberanian untuk mengubah. Bila terpilih, sudah bukan milik partai lagi sehingga tidak diatur partai," kata dia.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Lain:
Jokowi Akan Subsidi Tarif Kapal Waterway
Anas Dicopot dari Kursi Wali Kota, Anak Buah Kaget
Alasan Jokowi Mutasi Pejabat Balai Kota
Anas Effendi Tanyakan Salahnya Ke Ahok
Petisi Tolak Jokowi Bangun 6 Ruas Tol Kota