TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan komposisi beban pengembalian utang pembangunan mass rapid transit (MRT) ternyata berpengaruh bagi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo, meski beban utang DKI ke JICA hanya berkurang 7 persen dari sebelumnya, hal tersebut telah mengurangi beban DKI hingga Rp 1 triliun. Beban utang saat ini DKI 51 persen dan pemerintah pusat 49 persen. Sebelumnya, DKI menanggung 58 persen.
“Pengurangan beban pemerintah daerah akan mengubah tarif tiket MRT. Apalagi dengan pertimbangan ada pemasukan lain dari pengembangan area transit atau Transit Oriented Development (TOD),” kata Tribudi di Balai Kota, Rabu, 20 Februari 2013. Menurut dia, dengan perhitungan kasar, tarif bisa dimulai dari Rp 8.500-Rp 15.000.
Perhitungan pun dibagi dua macam, yaitu tanpa dan dengan memasukkan TOD di dalamnya. Tanpa TOD berarti subsidi yang ditanggung pemerintah daerah akan lebih besar. Untuk tarif Rp 8.500 dan tanpa TOD, maka subsidi yang ditanggung DKI mencapai Rp 8,52 triliun selama 23 tahun atau setara Rp 371 miliar per tahun.
Sementara jika dilengkapi TOD dengan tarif yang sama, subsidi yang akan ditanggung hanya Rp 2,64 triliun selama 10 tahun atau setara dengan Rp 264 miliar per tahun.
Sedangkan jika tarif Rp 15 ribu tanpa dilengkapi dengan TOD, subsidi sebesar Rp 3,1 triliun selama 11 tahun atau Rp 282 miliar per tahun. "Perhitungan tersebut dengan asumsi penumpang pada tahun pertama mencapai 174 ribu sampai 261.800 per hari," ujarnya.
Namun, angka tersebut masih belum final. Sebenarnya, perhitungan MRT telah mendekati keinginan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang menginginkan tiket MRT berkisar di angka Rp 10 ribu per penumpang. "Ini sudah ada pendekatan yang jelas," ujar Jokowi.
