Warga Bukit Duri menunjukkan Kartu Jakarta Sehat yang telah diberikan oleh gubernur di Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Safarudin mengatakan penanganan kesehatan gratis untuk warga kurang mampu yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Pernyataan ini disampaikan Safarudin menyusul terjadinya kasus Wawan, 11 tahun, penyandang tunawicara yang menjalani perawatan di RSUD Budi Asih, Jakarta Timur, karena terkena tetanus. Setelah dirawat selama tiga hari, Wawan yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, meninggal dunia.
Jenazah Wawan sempat ditahan pihak rumah sakit, karena keluarga pemulung ini tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mencapai Rp 8,8 juta. Rumah sakit tidak membebaskan biaya perawatan anak miskin ini karena orang tua Wawan, Bento, tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Ayah Wawan ber-KTP Indramayu. Mereka juga tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Safarudin menjelaskan, Jamkesmas tentu berbeda dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dapat diganti dengan menunjukan KTP dan kartu keluarga. "Masyarakat yang bukan warga DKI atau tidak memiliki KTP DKI Jakarta bisa memakai kartu Jamkesmas, tapi harus menunjukan kartunya, tidak bisa pakai KTP atau KK seperti KJS," kata Safarudin kepada Tempo, Ahad 24 Februari 2013.
Menurut dia, pengguna kartu Jamkesmas ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. "Itu masuknya ke pusat (Kementerian Kesehatan). Jamkesmas beda dengan Jamkesda, kalau Jamkesda untuk yang KTP DKI," ujarnya.
Namun, dia menegaskan untuk warga non KTP DKI Jakarta yang menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta dan mengalami kesulitan biaya dapat membuat Jamkesda. Seharusnya, kata dia, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memperoleh Jamkesda untuk pasien yang mengalami kesulitan biaya tersebut.
