Seorang warga melintas di dekat mobil dinas yang terpakir di halaman Pusat Pemerintahan Daerah Kab. Tangerang, Tigaraksa, Banten, Kamis (9/8). ANTARA/Lucky.R
TEMPO.CO, Tangerang--Pemerintah Kabupaten Tangerang akan membeli 40 unit kendaraan dinas dengan anggaran mencapai Rp 10,3 miliar. Puluhan kendaraan dinas berbagai tipe dan merek itu diperuntukkan untuk Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang baru, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas hingga 29 Camat diwilayah itu.
"Kendaraan operasioal ini untuk menunjang kinerja pimpinan," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Kamis 6 Maret 2013.
Kepala Bagian Umum Kabupaten Tangerang Ahmad Subagya Wijaya mengatakan pagu anggaran pembelian mobil dinas tersebut sudah disiapkan dan dianggarkan dalam APBD 2013 ini. "Jadi tinggal dibeli saja," katanya.
Menurut Subagya, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang baru yaitu Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah akan mendapatkan dua kendaraan dinas masing-masing Toyota Camry 2500 CC seharga Rp 600 juta perunit dan Toyota Fortuner 2700 CC seharga Rp 450 juta per unit.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang juga akan mendapatkan dua kendaraan dinas yaitu Corolla Altis 2000 CC seharga Rp 400 juta perunit dan Toyota Fortuner. Sehingga total untuk kendaraan dinas tiga pejabat tinggi Kabupaten Tangerang itu mencapai Rp 3,4 miliar.
Selain itu, empat Kijang Innova 2000 CC seharga Rp 211 Juta juga dibeli untuk pejabat eselon II pemerintahan tersebut. "Untuk pejabat eselon II setingkat dengan kepala Dinas tahun ini baru empat dari 15 kebutuhan yang bisa direalisasikan," kata Subagya.
Sementara untuk 29 Camat di Kabupaten Tangerang akan masing-masing akan mendapatkan Toyota Rush seharga Rp 211 juta perunit. Satu unit Hilux Single Cabin 2000 CC seharga Rp 189 Juta akan dibeli untuk kendaraan operasional Kabupaten Tangerang.
Besarnya anggaran untuk membeli kendaraan dinas tersebut membuat miris sejumlah kalangan. "Mengapa kalau untuk sifatnya bermewah-mewah anggarannya besar dan cepat dikucurkan, sementara untuk masalah-masalah yang penting dan semestinya menjadi prioritas justru terabaikan," ujar Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Eni Suhaeni.
Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, kata Eni, adalah salah satu pihak yang menentang keras rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut. "Alangkah baiknya jika anggaran itu di gunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, bantuan untuk para siswa miskin atau penanganan balita bergizi buruk yang saat ini jumlahnya masih sangat banyak," katanya.
Eni mencatat, tahun ini Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya menganggarkan Rp 5 milyar atau hanya setengahnya dari anggaran mobil dinas itu untuk beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. "Dengan Rp 5 milyar hanya berapa siswa yang menerima bantuan pendidikan itu?" katanya.
Menurutnya, semestinya pemerintah daerah harus lebih peka dalam mengalokasikan anggaran untuk membantu dunia pendidikan. "Kenapa anggaran untuk kendaraan dinas bisa lebih besar, sementara untuk pendidikan sangat kecil," katanya.
