TEMPO.CO, Tangerang - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan dirinya menolak pengadaan kendaraan dinas baru untuknya dan Wakil Bupati Tangerang, Hermansyah. Zaki berpendapat, mobil dinas bupati yang lama masih dan belum perlu diganti dengan kendaraan anyar. "Saya dan Wakil Bupati akan menggunakan kendaraan dinas yang lama saja," kata Zaki kepada Tempo, Ahad, 10 Maret 2013.
Zaki mengatakan, anggaran pengadaan kendaraan dinas sebaiknya dialihkan untuk pos-pos lain yang lebih penting. Dia berharap kebijakan semacam ini bisa menjadi kebiasaan baru. "Fasilitas itu bisa diperoleh jika sudah bekerja dengan baik dalam membangun Kabupaten Tangerang," katanya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya berencana membeli 40 unit kendaraan dinas dengan anggaran mencapai Rp 10,3 miliar pada 2013 ini. Puluhan kendaraan dinas itu diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, kepala dinas, dan 29 camat di wilayah itu.
Dalam pagu anggaran kendaraan dinas tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang akan mendapatkan dua kendaraan dinas masing-masing Toyota Camry 2.500 cc seharga Rp 600 juta dan Toyota Fortuner 2.700 cc seharga Rp 450 juta. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang juga akan mendapatkan dua kendaraan dinas. yaitu Corolla Altis 2.000 cc seharga Rp 400 juta dan Toyota Fortuner. Jadi total untuk kendaraan dinas tiga pejabat tinggi Kabupaten Tangerang itu mencapai Rp 3,4 miliar.
Selain itu, empat Kijang Innova 2.000 cc seharga Rp 211 juta juga dibeli untuk pejabat eselon II pemerintahan tersebut. Sedangkan untuk 29 camat di Kabupaten Tangerang akan mendapatkan masing-masing Toyota Rush seharga Rp 211 juta per unit. Satu unit Hilux Single Cabin 2.000 cc seharga Rp 189 juta akan dibeli untuk kendaraan operasional Kabupaten Tangerang.
Zaki setuju jika Sekretaris Daerah, kepala dinas, dan para camat tetap mendapatkan kendaraan dinas anyar. "Agar kinerjanya lebih baik," katanya. Apalagi kendaraan dinas untuk mereka bukan tergolong mobil mewah.
Rencana pengadaan kendaraan dinas itu sebelumnya dikritik Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang Eni Suhaeni. "Mengapa kalau untuk sifatnya bermewah-mewah anggarannya besar dan cepat dikucurkan, sementara untuk masalah-masalah yang penting dan semestinya menjadi prioritas justru terabaikan," ujarnya. Dia lebih mendukung jika pemerintah kabupaten lebih mengutamakan anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan.
