TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Joko Widodo melakukan 'blusukan' ke perkampungan warga untuk menekan tingginya angka premanisme dan kejahatan di Ibu kota. “Penting itu, kalau perlu ke tiap kampung meminta warga menghentikan premanisme dan kejahatan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo, Senin, 11 Maret 2013.

Selama ini, 'blusukan' mantan Walikota Solo itu lebih banyak di seputar masalah kesehatan dan pendidikan. Sementara, untuk persoalan keamanan, menurut anggota Dewan Komisi E ini, masih lemah. Dampaknya, hampir empat bulan menjabat, angka kejahatan di Jakarta masih tinggi. “Yang paling penting tindakan preventif dengan masyarakat. Setelah itu koordinasi dengan lembaga lainnya,” kata dia.

Rio menilai, Pemerintah saat ini kurang tegas dalam menangani tindak kejahatan dan premanisme. “Kasus besar seperti itu (Hercules) bisa ditanggapi sejak dini jika pemerintah tegas menindak kasus kecil dulu,” ujarnya.

Ia berharap keberanian kepolisian menggiring kelompok Hercules Rozario Marshal alias Hercules, Jumat pekan kemarin, menjadi momen Pemerintah DKI meningkatkan koordinasi keamanan. “Kita akui koordinasi horizontal dengan lembaga lain masih lemah,” ujarnya.

Musni Umar, sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan, premanisme di Jakarta lebih banyak dilakukan masyarakat bawah dengan taraf pendidikan minim. Sehingga, diperlukan pembinaan serta jalan keluar berupa perbaikan taraf perekonomian. “Rata-rata mereka itu kan SD dan setengah SMP. Karena tidak ada keahlian lain ya seperti itu,” kata Musni.

Ia meminta pemerintah menyediakan lapangan usaha lebih banyak seperti pembukaan pasar tradisional dengan pengelolaan yang lebih baik. “Mereka kalau tidak berdagang sulit masuk sektor formal,” ujarnya.

Karena itu, rencana pembukaan pasar rakyat yang tengah digodok Pemerintah Jakarta melalui Pasar Jaya tahun ini perlu disokong. Diharapkan, langkah tersebut membuka lapangan pekerjaan baru sehingga rantai premanisme berkurang. “Namun tetap ada pembinaan bagi mereka,” ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN