TEMPO Interaktif, Jakarta: Pembebasan lahan untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT) kembali terganjal. Pasalnya, akibat tidak mendapat ganti rugi, lahan seluas 247.107 meter persegi yang merupakan tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di wilayah Jakarta Timur, belum diserahkan pihak pengembang atau kelurahan kepada pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Walikota Jakarta Timur Paimin Napitupulu saat ditemui Tempo News Room di ruang kerjanya, kantor walikota Jakarta Timur, Senin (23/8). "Sampai sekarang tanah itu masih digunakan untuk sekolah, taman, puskesmas dan lain-lain," katanya. Menurut Paimin, keengganan mereka menyerahkan tanah, antara lain disebabkan belum adanya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), tidak adanya Surat Penunjukan Penggunaan dan Pembebasan lahan (SP3L) yang dimiliki oleh masing-masing pengembang. Lebih jauh, pengembang tidak akan mendapatkan ganti rugi dari penyerahan tanah tersebut. "Mereka kan tidak akan mendapat ganti rugi. Padahal kalau dijual harganya sangat tinggi," kata Paimin. Seperti diketahui, tanah fasos atau fasum merupakan bagian dari tanah yang diberikan perusahaan atau pengembang kepada pemerintah sebagai fasilitas sosial atau umum. Dalam proyek Banjir Kanal Timur, tanah fasos atau fasum tidak akan ada ganti rugi dari pemerintah. Menurut Paimin, dalam upaya pembebasan lahan tersebut, pihak Pemda telah memberikan surat teguran kepada pengembang atau kelurahan yang bersangkutan. Namun dari beberapa dari mereka tidak menanggapi surat teguran. "Jika sampai batas akhir pembebasan lahan pengembang masih tidak memberikan fasos/fasum kepada pemerintah, maka akan dilakukan upaya paksa dari pemerintah pusat," katanya. Suryani Ika Sari - Tempo News Room