Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia menilai pengelolaan dana kesehatan DKI Jakarta yang tidak tepat bisa berkibat fatal. "Sebesar apa pun dana kesehatan APBD bisa jebol," kata ketua IDI Zaenal Abidin ketika dihubungi pada Selasa, 2 April 2013.
Menurut Zaenal, dana kesehatan terutama setelah munculnya program Kartu Jakarta Sehat harus dikelola dalam sistem yang rapi. Idealnya sistem yang baik menurut Zaenal adalah komunikasi dengan rumah sakit dan tenaga medis termasuk dokter.
Artinya, kata dia, Pemerintah Jakarta harus mampu menghitung bagaimana kemampuan rumah sakit dan dokter serta kondisi masyarakat. Alasannya, menurut dia, setelah munculnya KJS banyak rumah sakit termasuk dokter yang kewalahan.
Jumlah pasien menurut dia membludak. Bahkan ada dokter yang menangani 70 pasien per hari. Padahal idealnya sekitar 30 pasien per hari.
Apalagi saat ini Jakarta menggandeng PT Askes dalam menjalankan program KJS. Di satu sisi menurut Zaenal baik dari segi admininstrasi klaim. "Tapi harus tetap dikontrol dengan ketat," katanya.
Karena gelombang masyarakat yang akan berobat diprediksi meningkat. Hal ini karena biaya kesehatan yang akan semakin murah.
