TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan sekolah-sekolah negeri yang ingin memberikan pendidikan premium seperti SMAN 8 Bukit Duri, Jakarta Selatan, dan SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan, menarik pungutan kepada para siswanya. Izin diberikan sebagai jalan tengah karena sekolah-sekolah itu bersedia tak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Basuki atau yang biasa disapa Ahok itu mengatakan telah bertemu dengan Komite Sekolah yang keberatan tak diperbolehkan mengambil pungutan jika sudah menerima BOP. Padahal dana dari pemerintah itu dianggap tak cukup untuk membiayai sekolah yang pelayanannya di atas standar, seperti menggunakan pendingin udara dan memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
"Di sana kan ada anak menteri, ada artis, banyak yang sekolah naik Alphard, ya kalau memang mereka mau membayar silakan," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat 5 April 2013.
Namun, Ahok menetapkan syarat tambahan untuk izin yang diberikan itu. Pihak sekolah diharuskan membiayai 30 persen siswa yang tak mampu membayar di sekolah itu. “Mereka bukan pemerintah lagi yang menanggung," katanya.
Menurut Basuki, jika ada sekolah memang mampu menanggung biaya operasionalnya sendiri, lebih baik dana untuk sekolah itu dialihkan ke sekolah-sekolah lain yang lebih membutuhkan. "Mereka bilang sanggup biayai 30 persen siswa miskin, ya sudah, silakan buat surat pernyataan," ujar Ahok.
Ahok mengaku tak khawatir dengan pengawasan atas kuota 30 persen siswa tidak mampu itu. Dia menunjuk ketentuan baru yang akan diterapkan mulai tahun ajaran baru tahun ini bahwa setiap sekola negeri mesti menerima 45 persen murid yang tinggal tak jauh dari sekolah.
