TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 150 buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini. "Kami menagih janji Jokowi soal penerapan upah minimum Provinsi Jakarta tahun ini. Mereka terus mengulur-ngulur waktu. Sampai kapan?" ujar Ramidi Abdul Majid, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional, di depan Balai Kota, Senin, 8 April 2013.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 189 Tahun 2012 telah menetapkan besaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2.200.000 per bulan. Aturan itu berlaku mulai Januari lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi dari beberapa perusahaan.

Menurut Ramidi, pengunduran realisasi penerapan UMP 2013 disebabkan derasnya tekanan investor, khususnya dari Korea Selatan, untuk membatalkan peraturan tersebut. Perusahaan, terutama yang bergerak pada sektor garmen, enggan menerapkan aturan itu. "Investor lain selain Korea sudah, hanya mereka yang enggan menerapkan," ujarnya.

Pemerintah, kata Ramidi, sengaja mengulur waktu dan mendesak pengusaha melengkapi persyaratan permohonan penangguhan UMP 2013. "Sejak Februari kami menunggu, kemudian janjinya (penerapan) Maret, Jumat kemarin kita sengaja tongkrongi, tetapi (Jokowi) tidak mau tanda tangan," kata dia.

Seiring kebutuhan ekonomi, dia berharap Pemerintah Provinsi DKI menolak permohonan penangguhan UMP 2013 dari pengusaha, serta menginstruksikan realisasi pembayaran UMP sesuai aturan. "Gubernur yang menandatangani, Gubernur sendiri yang mengingkari," kata dia.

Saat ini mayoritas perusahaan asal Korea Selatan masih menerapkan pembayaran UMP sebesar Rp 1.978.789 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2012 untuk UMP 2013. "Buat kami, kepastian itu sangat penting, jangan sampai dijadikan korban perbudakan gaya baru," ujarnya.

Peserta demo yang berasal dari perwakilan 50 perusahaan di Jakarta itu hingga kini masih melakukan aksi di depan kantor Balai Kota. Beberapa kali mereka meminta bertemu, namun pada saat bersamaan Jokowi tidak berada di tempat. Rencananya, siang nanti, massa mulai bergerak ke Kedutaan Korea Selatan.

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler:
Beredar, Video Tari Bugil Pelajar di Bima
Mengintip Restoran Narkoba di Kampung Ambon
Polisi Bantah Mengendus Penyerang LP dari HP
Pangdam Diponegoro Serahkan Jabatan Besok
SBY Keseleo Lidah, Mencoreng Jadi Menggoreng