TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun, Jati Waluyo, menanggapi dingin permintaan penyerobot Blok 11 Cluster B Rusunawa Marunda untuk mendatangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serta Gubernur Joko Widodo. Para penghuni yang tidak memiliki Surat Penghunian ini menolak diusir sampai bisa bertemu dengan Basuki dan Jokowi.
"Lho, itu sudah menjadi wewenang kami (sebagai unit pelaksana) untuk mengusir mereka. Enggak bisa mereka minta Pak Ahok yang mengurus mereka. Mereka kira Pak Ahok enggak ada kerjaan apa?" ujar Jati kepada Tempo, Rabu, 10 April 2013.
Jati mengatakan dia sudah mendata siapa saja yang menyerobot 29 unit di Cluster B Blok 11 Rusunawa Marunda. Pengusiran bisa dilakukan kapan saja.
Meski begitu, kata Jati, pengusiran tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, dia masih fokus pada masalah penghunian Rusun Waduk Pluit yang tidak jauh berbeda kasusnya dengan penyerobotan di Marunda.
"Urusan Waduk Pluit beres, kami baru kami fokus ke Marunda. PR kami masih banyak di sana, soal penghuni gelap," ujar Jati. Dia menambahkan tetap akan mengupayakan cara persuasif dalam berkomunikasi dengan penyerobot Rusunawa Marunda.
Seorang penyerobot yang menghuni Unit 2.10 Blok 11 Cluster B, Edward Marimbi, mengatakan salah satu alasan dia menyerobot unit karena tak ada yang menghuni. Kata Edward, pengelola sudah mengeluarkan pengumuman pada Februari lalu yang menjadi rujukan mereka.
Pengumuman tersebut mengatakan, penghuni yang tidak menempati unit di Blok 9-11 dalam waktu 7x24 jam dianggap mengundurkan diri. "Sekarang sekitar dua bulan, artinya sudah lebih dari tenggat waktu," ujarnya. "Artinya mereka (warga Waduk Pluit) sudah dianggap mengundurkan diri."
Edward menambahkan, para penyerobot berkukuh ingin bertemu dengan Gubernur Jokowi atau wakilnya, Basuki, lantaran tak percaya dengan pengelola.
