Warga Diminta Ikut Awasi Kartu Jakarta Pintar

Reporter

Sabtu, 13 April 2013 09:50 WIB

Kartu Jakarta Pintar (KJP). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta warga di tingkat kelurahan dan rukun tetangga ikut mengawasi penggunaan uang tunjangan Kartu Jakarta Pintar yang diterima para siswa miskin. Selain penggunaan uang, menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi, yang juga perlu diawasi adalah tepat atau tidaknya dan layak atau tidaknya seorang siswa menerima Kartu Jakarta Pintar. “Karena data bisa berubah. Ada anak yang lulus dan naik kelas. Warga miskin pun bisa berubah," kata Taufik saat membagikan 80.384 Kartu Jakarta Pintar tahap kedua di SMK Negeri 16 Jakarta, Jumat, 12 April 2013.

Sebagai langkah nyata, Dinas Pendidikan akan bekerja sama dengan para wali kota di Ibu Kota untuk memasang daftar siswa yang menerima Kartu Jakarta Pintar di kantor kecamatan dan kelurahan. “Bahkan bila perlu hingga tingkat rukun tetangga,” katanya. Sekolah juga diwajibkan memasang daftar nama siswa yang mendapat Kartu Pintar.

Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan dan evaluasi terhadap program ini lewat nomor 088801152095. “Datanya harus lengkap, ada nama, alamat, dan sekolahnya, supaya bisa kami tindak lanjuti," kata Taufik. (Baca: Lebih dari 700 Kartu Jakarta Pintar Rusak)

Dinas Pendidikan kembali memberikan kartu yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu kepada puluhan ribu siswa. Kali ini siswa setingkat SD paling banyak menerima kartu, yakni 50.146 siswa, lalu 22.012 siswa tingkat SMP, dan 8.196 siswa tingkat SMA, serta sekolah luar biasa 30 siswa. Dengan anggaran senilai Rp 804 miliar, sampai Juni mendatang Dinas Pendidikan menargetkan 332 ribu siswa menerima Kartu Pintar.

Sebelumnya, Dinas sudah berhasil membagikan kartu untuk tahap pertama bagi 70 ribu siswa. Bagi siswa miskin tapi belum terdaftar, sekolah masih bisa mengajukan sampai akhir Juli mendatang. Informasi soal Kartu Pintar bisa dilihat di situs www.infokjp.net. (Baca: Ini Syarat Agar Dapat Kartu Jakarta Pintar)

Taufik berharap, dengan tunjangan ini, siswa miskin bisa terbantu untuk ongkos transportasi, seragam, sepatu, buku, alat tulis, dan tambahan gizi. Jumlah tunjangan yang diterima siswa bergantung pada tingkat pendidikan. Siswa SMA dan SMK menerima Rp 240 ribu per bulan, siswa SMP Rp 210 ribu per bulan, dan siswa SD Rp 180 ribu per bulan. Uang turun setiap tiga bulan sekali dan bisa diambil siswa lewat ATM Bank Mandiri. “Kami berharap tidak ada lagi alasan bagi siswa untuk putus sekolah,” ujarnya. (Baca juga: 500 Kartu Jakarta Pintar Belum Bisa Digunakan)

Uang bantuan siswa ini disambut dengan senang oleh para siswa. Salah seorang siswa yang menerima kartu, Ika Sartika, 11 tahun, kelas V SD 02 Petang Kalideres, mengaku senang dengan uang bantuan Rp 180 ribu per bulan itu. Uang itu, kata dia, sangat membantu meringankan beban orang tuanya yang bekerja sebagai tukang ojek. "Saya mau belikan seragam," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mendesak Dinas Pendidikan untuk terus memperbarui database siswa miskin agar penerima Kartu Pintar tepat sasaran. “Jangan sampai niat yang sudah baik ini keliru karena datanya salah," katanya. Simak berita Kartu Jakarta Pintar di sini.

ADITYA BUDIMAN | DESYANI | NURHASIM

Baca Berita Terpopuler:
Denny Sumargo Menangis di Hadapan DJ Verny

Lagi, Cuit Anas di Twitter Sentil SBY

Begini Cara Wildan Meretas Situs Presiden SBY

Razia Ngangkang di Aceh, 35 Orang Terjaring

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

18 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya