Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok memperhatikan salah seorang peserta tes uji kompetensi seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta, (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana pembelian tanah dan properti di Fatmawati akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah di bidang konstruksi. Oleh sebab itu, Pemprov DKI tak perlu menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Biar BUMD kita saja yang membeli, kita kan punya Jakpro, Pembangunan Jaya, jadi tidak perlu pakai anggaran daerah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Mei 2013.
Pemerintah memang berencana membeli properti di Fatmawati yang akan dilewati MRT. Soalnya para pedagang dan warga menolak pembangunan karena takut harga properti turun. "Kami yakin harganya pasti akan jadi mahal kalau sudah ada MRT," ujar Ahok.
Dia juga membuka kemungkinan bahwa lahan akan dibeli oleh PT MRT Jakarta jika ingin mengembangkan bisnis di bidang properti. "Di negara-negara lain itu MRT itu biasanya berbisnis properti juga, karena menguntungkan," kata Ahok.
Rencana pembelian properti di sekitar jalur MRT Fatmawati itu dilontarkan Ahok pada Senin, 6 Mei 2013. Ide itu dia kemukakan menanggapi penolakan warga Fatmawati tentang pembangunan jalur MRT layang di daerah mereka.
Sebelumnya, tiga orang yang mengatasnamakan Masyarkat Peduli Mass Rapid Transit meminta pembangunan jalur layang MRT dialihkanmenjadi jalur bawah tanah. Lieus Sungkharisma, salah satu warga itu khawatir kawasan mereka akan menjadi macet dan kumuh.
