Ahok Tak Akan Beri Ganti Rugi Warga Waduk Pluit

Reporter

Kamis, 9 Mei 2013 14:54 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) meninjau banjir di kawasan Jakarta Utara, Jumat (18/1). ahok.org

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada warga yang terkena gusur karena mendirikan rumah di lahan milik negara seperti Waduk Pluit. "Kami ganti mereka pindah ke rumah susun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di kantornya pada Rabu, 8 Mei 2013. Ahok akan memberi mereka rumah susun yang lengkap dengan isinya, termasuk televisi dan kasur.

Ahok mengatakan ada kesalahan cara berpikir di masyarakat khususnya yang menduduki tanah milik negara. “Sebagian beralasan karena sudah bayar pajak dan listrik misalnya maka diklaim tanah tersebut miliknya,” ujarnya. (Baca: Kena Gusur, Warga Waduk Pluit Marah pada Jokowi )
Padahal, menurut dia, tanah dipinggiran waduk atau kali seharusnya steril dari permukiman. Tapi, Ahok memang tidak menampik jika warga dikemudian hari punya sertifikat tanah. ”Dulu ada saja cara orang agar punya sertifikat tanah," ujarnya. “Salah urus di zaman dulu inilah harus segera diluruskan.”

Jangan sampai, dia menegaskan, masyarakat yang tinggal di tanah negara lalu diklaim saat akan digusur minta ganti rugi. Ahok menganalogikan ibarat orang berduyun-duyun menduduki tanah di sekitaran Monas, kemudian membangun rumah. Saat akan ditagih dan disuruh pergi, mereka minta ganti rugi uang. "Tentu ini konsep yang salah kaprah," katanya.

Menurut dia, penolakan yang kerap terjadi saat warga akan digusur akibat adanya makelar. Makelar ini khawatir kehilangan "penghasilan" jika lahannya kena gusur. Ahok mengatakan dalam beberapa kasus memang warga tetap diberi hak pembebasan tanah jika mereka yang benar-benar memiliki sertifikat resmi. Bukan sekedar surat hak milik dengan materai.



Untuk kasus warga di waduk pluit, Ahok kembali mengingatkan warga bahwa mereka akan dijamin di rusun yang disediakan pemerintah. Di sana warga mendapatkan hak sewa dan tinggal.

Apa lagi saat ini, menurut Ahok, pemerintah pusat sedang melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemberian ganti rugi bisa berupa permukiman kembali warga yang tergusur lahannya.

SYAILENDRA

Berita terkait

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

2 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

5 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

7 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

36 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

37 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

51 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

54 hari lalu

Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?

Baca Selengkapnya

Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

55 hari lalu

Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?

Baca Selengkapnya

69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

55 hari lalu

69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.

Baca Selengkapnya