Dengan membawa spanduk dan poster, para dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu berdemo di depan Istana Negara, Jakarta (20/05). Aksi ini untuk menuntut perubahan sistem kesehatan nasional. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai rumah sakit yang mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) terlalu menghitung untung rugi pelayanan kesehatan. "Orientasinya keuntungan," kata Jokowi sapaan akrab mantan Wali Kota Solo ini pada Senin, 20 Mei 2013.
Jokowi mengaku saat ini sedang melakukan perhitungan soal KJS. Dia mengakui bahwa managemen kontrol dari sistem ini belum baik sehingga kadangkala ada biaya-biaya yang tidak terkendali. "Akibatnya premi sebesar Rp 23 ribu jadi tidak cukup," katanya.
Saat ini Jokowi sedang berancang-ancang untuk menaikan premi menjadi Rp 50 ribu per orang. Hanya saja, kata Jokowi, kenaikan ini otomatis akan membebani APBD. "Masih dihitung dulu," katanya.
Jokowi menilai sistem Indonesia Case Based Group yang digunakan dalam KJS saat ini sudah baik untuk menyamakan tarif pelayanan kesehatan. Dengan sistem ini, pengeluaran RS untuk biaya kesehatan bisa terkontrol tanpa mengurangi esensi.
Jokowi menilai ribut-ribut soal rumah sakit mundur, protes dokter dan kritik lain adalah dinamika biasa. "Goncang-ganjing semacam ini wajar dan tidak akan mengganggu jalannya KJS," ujarnya. Dia berpendapat sistem yang masih baru berjalan memang butuh koreksi di sana-sini sebelum bisa berjalan sempurna.
Pekan lalu, sebanyak 16 rumah sakit di DKI Jakarta menyatakan mundur dari program KJS. Alasan utamanya, sistem pembayaran RS oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang ideal karena seringkali tidak cocok dengan klaim rumah sakit.
