Seorang anak memperlihatkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) usai dibagikan di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKO Jakarta, Dien Emmawati, mengatakan tarif baru klaim Kartu Jakarta Sehat dimulai Juli mendatang. "Ini bisa disebut Indonesia Cased Base Group versi Jakarta," katanya seusai rapat evaluasi dengan Rumah Sakit dan PT Asuransi Kesehatan di Balai Kota, Jakarta Pusat,Senin, 3 Juni 2013.
Saat ini sistem pembayaran klaim KJS menggunakan sistem INA-CBG. Sistem itu adalah pembayaran klaim berdasar paket pelayanan. Ada angka yang ditetapkan tim Casemix Centre untuk setiap paketnya atau disebut sebagai clinical pathway.
Dien mengatakan penerapan sistem baru itu menunggu data dari rumah sakit. Selanjutnya akan disusun tarif barunya. Kendalanya, sebagian rumah sakit belum memperbarui data clinical pathway. "Setelah itu akan dikuatkan melalui Peraturan Gubernur," ujarnya. Dien optimistis langkah ini mengakomodir harapan sebagian besar manajemen rumah sakit.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan isi Peraturan Gubernur mengatur tentang bagaimana tarif klaim yang dibayarkan dapat seratus persen. Saat ini yang bisa diakomodir Pemerintah hanya 75 persen dari total klaim.
Ahok memberi contoh penindakan sakit demam berdarah. Dalam INA-CBG yang ditutup adalah Rp 5 juta, dengan paket pelayanannya. Saat ini klaim yang bisa bisa dibayarkan hanya 75 persen dari besaran tersebut. "Ini yang sering dikeluhkan rumah sakit sejak menerapkan INA-CBG," katanya. Keluhan itu karena ada kesenjangan antar rumah sakit terkait tarif.
Klaim pembayaran mengacu pada data Dinas Kesehatan yang masih menggunakan perhitungan 2010. Perhitungan itu mengabaikan adanya inflasi dan kenaikan harga. Ahok, begitu Wakil Gubernur biasa disapa, mengatakan tidak perlu ada kenaikan premi. Menurut dia alokasi untuk kesehatan dalam APBD 2013 sebesar Rp 1,2 triliun dinilai mencukupi.
Polemik dalam selisih pembayaran klaim diakui Direktur Utama RS Tarakan, Kusmedi Priharto. Menurut dia sejak mengadopsi INA-CBG ada selisih pembayaran klaim yang belum ada jalan keluarnya.
Setelah ada evaluasi dari Pemprov verifikasi penagihan rumah sakit diharapkan bisa lebih cepat. "Aman untuk keuangan rumah sakit." Sistem IT untuk rujukan ke rumah sakit dinilai bagian yang mendesak dibenahi. "Agar tidak ada penumpukan pasien di rumah sakit yang bisa menggangu pelayanan," katanya.
