Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Data Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan indeks tata kelola pemerintahan dari tahun 2008 sampai 2012. Pada 2008 nilai indeks hasil IGI Provinsi DKI Jakarta adalah 6.51, sedangkan pada 2012 turun menjadi 6.33 dari skala 1 (sangat buruk) sampai 10 (sangat baik).
"Banyak yang menyebabkan DKI turun, salah satunya adalah soal tanah, perizinan, dan soal IMB, dalam hal ini kita harus banyak belajar dari Surabaya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat membuka acara seminar "Soft Launching Indonesia Governance Index (IGI)" di Balai Agung, Kamis, 13 Juni 2013.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta harus dimulai dengan perbaikan sumber daya manusia yang ada dalam semua instansi. Peran pegawai negeri dalam pemerintahan adalah sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai orang yang dilayani. Meski demikian, Ahok tetap memuji beberapa orang di pemerintahan yang mempunyai kapasitas dan SDM yang bagus untuk menjalankan tata kelola pemerintahan.
"Ini mental, makanya yang perlu diperbaiki itu adalah orangnya, SDM-nya, tapi kita bersyukur, DKI masih mempunyai SDM yang baik dan bagus," ujarnya.
Secara umum dari tahun 2008 sampai tahun 2012 nilai indeks IGI Provinsi DKI adalah cenderung baik. Pada tahun 2012 nilai indeks hasil IGI Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan ke-3 secara nasional setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Secara rata-rata indeks IGI nasional adalah 5.67.
Indeks IGI Provinsi DKI Jakarta yang ada di atas rata-rata nasional adalah pemerintahan (6.42) dan birokrasi (7.34). Pada bidang pemerintahan, indeks IGI DKI Jakarta tertinggi jika dibandingkan dengan arena pemerintahan provinsi lainnya. Sedangkan bidang yang ada di bawah rata-rata nasional adalah Masyarakat Sipil (5.33) dan Masyarakat Ekonomi (5.44).
IGI merupakan indeks komposit yang mengukur tata kelola pemerintahan lokal berdasarkan peringkat kriteria-kriteria obyektif yang terukur. IGI memiliki 89 indikator (actionable indicators) tata kelola pemerintahan yang memberikan petunjuk kepada pemerintah lokal maupun stakeholder mengenai apa yang perlu diperbaiki. Secara ringkas kerangka konseptual IGI adalah mengukur empat arena tata kelola melalui kinerja masing-masing dalam fungsi-fungsinya yang fundamental yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat birokrasi.
