TEMPO.CO, Jakarta--Ahmad Maolana, Lurah Senen, tidak ingin 'disemprot' Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk kedua kalinya. Oktober lalu, ia pernah absen ngantor ketika orang nomor satu di ibu kota itu inspeksi mendadak ke kantor lurahnya yang terletak di Jalan Pasar Senen Dalam, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat itu.

Semua media massa yang sedang gencar memberitakan lelaki yang akrab disapa Jokowi itu pun serentak memberitakan ketidakhadiran Lurah Senen ketika Jokowi sidak. "Sebenarnya waktu itu sudah datang tujuh orang. Karena disorot media, mereka mengosongkan tempatnya. Saya juga kebetulan ada acara. Enggak tahu Pak Jokowi datang," kata Ahmad menjelaskan.

Kedatangan Jokowi ke kantornya malah membuat Ahmad ingin berbenah. Setelah itu, ia meminta agar petugas datang lebih pagi. Ia pun menganggarkan di anggaran kelurahan 2013 agar pelayanan kantor lurah mengikuti cara di bank seperti anjuran Jokowi: ada satpam yang memberikan nomor antrian, tempat duduk yang baik untuk warga, dan pelayanan satu pintu. "Dana sudah siap, tapi kami menunggu rancangan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan," ujarnya.

Ia juga mengklaim semakin hari pelayanan ke warga menjadi lebih baik. Dengan satu petugas di dekat pintu masuk kantor lurah, pelayanan semakin terarah. Pembuatan surat keterangan atau perpanjangan KTP pun bisa dirampungkan di hari permohonan itu diberikan.

Warga Kelurahan Senen, Ihwan, mengamini pernyataan Lurah Senen itu. Menurutnya, pelayanan di kantor lurah semakin membaik. Ia tidak pernah mengalami hambatan selama mengurus kartu penduduk atau surat keterangan lainnya. "Kalau datanya lengkap, ya tidak perlu menunggu lama," kata Ihwan.

Kantor Lurah Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, juga mendapatkan acungan jempol dari warganya. Seperti Fendi, 55 tahun. Ia merasa pekerjaan petugas untuk mengurus surat pengantar nikah untuk anaknya bisa diselesaikan dengan cepat. Seelah memberikan surat keterangan dari RT/RW, katanya, petugas langsung memproses. Kurang dari 15-20 menit, surat yang ditunggu pun rampung. "Saya enggak bayar apa-apa," katanya.

Pelayanan di kantor lurah ini, ujarnya, semakin baik ketika di masa pemerintahan Gubernur Joko widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Ada perubahan lah. Sebelumnya bisa sampai besok," ujar Fendi.

Petugas kantor Lurah Tengah, Sumira, mengatakan sekarang ini pelayanan semakin cepat. Setidaknya dalam satu hari, para pimpinan kelurahan harus berada di tempat untuk membubuhi tanda tangan pada berkas-berkas yang datang. "Kalau ada Pak Lurah ya langsung tanda tangan. Kalau tidak, bisa digantikan Pak Wakil Lurah atau Pak Sekretaris Lurah," kata Sumira.

Ia menjelaskan, kantor lurah tak setiap hari dipenuhi pengunjung. Hanya di waktu tertentu saja bisa sesak seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ketika menghadapi tahun ajaran baru sekolah.

Sekretaris Lurah Tengah, Syafix Ahmad, juga mengklaim pelayanan kelurahan sudah semakin baik. Ia pun yakin kantor lurah bisa segera menghadapi pelayanan satu pintu yang sedang digodok Pemerintah jakarta. "Sekarang kami sudah mulai itu," ujarnya.

Syafix mencontohkan, semua bentuk pelayanan akan masuk terlebih dulu ke bagian pelayanan umum. Nanti dari sana bisa langsung diserahkan ke seksi lainyang lebih mampu untuk menanganinya. "Misalkan bagian pertanahan bisa langsung ke lantai dua," ia menjelaskan.

Gubernur Joko Widodo mengapresiasi peningkatan pelayanan di kelurahan maupun kecamatan. Bentuk pelayanan juga bisa dilakukan dengan cara turun ke lapangan. Karena, menurutnya, 70 persen permasalahan masyarakat ada di luar kantor mereka. "Sekarang wali kota, lurah, dan camat pada turun. Permasalahan memang ada di lapangan," kata Jokowi.

Supaya birokrasi semakin transparan dan lebih gamblang, ia pun menantang agar kantor lurah atau kantor camat juga ikut ditempel anggaran mereka pada tahun ini. Tak ketinggalan di RT maupun RW. "Coba lihat mana yang berani," ujarnya.

Ia merasa harus ada terobosan untuk mereformasi birokrasi yang sudah terbentuk lama. Karena itu berbagai cara dilakukan seperti misalnya proses seleksi terbuka calon camat dan lurah atau dikenal dengan lelang jabatan.

Proses yang sudah terjadi beberapa bulan lalu ternyata mendapatkan hasil yang lumayan. Baginya, ada yang memiliki nilai bagus, ada pula yang hanya mendapatkan poin cukup. Dari lelang jabatan itulah, ia bisa memetakan model kepemimpinan seperti apa yang nantinya diterapkan di setiap kelurahan mauppun kecamatan. "Kalau hanya cukup penilaiannya ya harus disuntik dengan manajerial administrasi," Jokowi menjelaskan.

Lalu bagaimana dengan yang tidak lolos seleksi? Jokowi meminta jangan berkecil hati. Mereka tetap bisa menjadi pegawai sipil namun harus bergeser jabatannya. "Ndak dicopot, bergeser sedikit saja," katanya.

Soal resistensi di lingkungan Pemerintah Jakarta, ia menjawab itu hal biasa. Perubahan di setiap pimpinan pasti akan dirasakan. Apalagi sekarang ia meminta agar pejabat yang lebih sering menduduki bangku kerjanya turun ke lapangan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Jakarta setiap hari bisa mengontrol air dan jalan. "Ini yang akan kami balikkan. Kalau ada resistensi, normal lah dalam birokrasi," katanya.

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menimpali soal resistensi di Pemerintah Jakarta saat ini. Ia menyadari saat ini memimpin peninggalan masa kepemimpinan yang lama. Namun ia tidak beban untuk berada di sana. "Saya tidak ada kepentingan di sini. Begitu pula dengan Pak Jokowi. Jadi easy going saja," katanya.

Kalau pun ada yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya, ia cuek. Toh, katanya, "Sampai sekarang belum ada yang ngomong langsung ke saya."

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, I Made Karmayoga, menganggap resistensi itu tidak ada. Namun yang ada hanya keseimbangan para pejabat atau pegawai sipil lainnya untuk menyesuaikan dengan kepemimpinan Jokowi maupun Basuki.

Yang tadinya sudah nyaman dengan posisinya, kata Made, bisa jadi terusik dengan pola kepemimpinan yang baru. Karena itu, orang mesti terbiasa dengan perubahan. "Dengan itu, kita bisa jadi kota maju karena orangnya juga bisa menerima perubahan," ia menjelaskan.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmudah, menyambut baik perubahan birokrasi yang dibawa Jokowi maupun Basuki. Menurutnya, selama ini birokrasi di Pemerintah Jakarta sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerja santai pun melekat dan menjadi bagian di diri pegawai sipil Jakarta. Karena itu, ia pun mengapresiasi perubahan pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, meski belum seluruhnya berubah total.

"Kelurahan, kecamatan, atau pun puskesmas memang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kita harus mendukung perubahan itu," katanya. Simak Edisi Khusus HUT Jakarta, Evaluasi Jokowi-Ahok di sini.

SUTJI DECILYA

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri