TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur Joko Widodo menegur 10 jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya sangat rendah. Serapan anggaran mereka jauh di bawah rata-rata yang cuma 15 persen. "Serapan 10 SKPD ini paling rendah, maksimal cuma 12 persen," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 19 Juni 2013.
Dari 10 satuan kerja itu, lima di antaranya memiliki serapan anggaran kurang dari 10 persen selama satu semester belakangan. Mereka adalah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Gedung dengan serapan anggaran 2,1 persen; Dinas Perhubungan 4 persen; Dinas Pertamanan dan Pemakaman 4,4 persen; Dinas Pekerjaan Umum 6,4 persen; serta Dinas Kelautan dan Pertanian 8,1 persen.
Sisanya adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jokowi mengungkapkan, rata-rata serapan belanja langsung per 15 Juni lalu tercatat baru 15 persen. Jumlah itu bahkan lebih rendah daripada serapan belanja periode yang sama pada 2012 yang mencapai 19 persen. “Kalau 15 Juni baru 15 persen, itu sudah lampu kuning mau lampu merah," ujarnya.
Jokowi mengultimatum ke-10 kepala SKPD tersebut agar memperbaiki kinerjanya. Jika merasa tidak yakin untuk merealisasi anggaran, mereka diminta mengembalikan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya untuk dialihkan ke pos lain.
Tekanan diberikan karena pemerintah DKI juga memasang target Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2013 tidak lebih dari 3 persen dari total APBD. "Ini adalah gentlemen agreement kita. Kalau nanti saya 'sembelih', repot," ujar dia mengancam mencopot para pejabatnya itu.
Dalam rapat yang digelar di Balai Agung itu, para kepala dinas “bermasalah” juga langsung diminta mengumumkan pos apa saja yang ada kemungkinan tidak bisa direalisasi tahun ini. Jokowi tidak ingin serapan anggaran seperti tahun lalu yang cuma mencapai 82 persen.
Seluruh kepala dinas itu kompak menyatakan siap memenuhi target yang dikehendaki tersebut. Target bisa mencapai 97 persen," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Gedung Yonathan Pasodung. Dinasnya hingga 15 Juni lalu baru menggunakan 2,1 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,02 triliun.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono menyatakan bakal mencoret pembebasan tanah sebanyak 88 bidang dari daftar anggarannya. "Jadi yang bakal dibebaskan 55 bidang saja, jadi targetnya bisa 97 persen," ujar dia.
Kesulitan yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan. Perbedaan antara nilai tanah dan nilai jual obyek pajak dianggap membuat negosiasi pembebasannya menjadi lebih lama.
DIMAS SIREGAR
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
Berita terkait
Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN
1 jam lalu
Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak
1 jam lalu
Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi
2 jam lalu
Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.
Baca SelengkapnyaBahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol
3 jam lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
6 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
8 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca SelengkapnyaDiperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
18 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
18 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
20 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
21 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca Selengkapnya