TEMPO.CO, Jakarta--Anggota DPRD DKI Taufiqurrahman Rusdi menilai langkah Gubernur DKI Joko Widodo dalam hal transparansi masih setengah hati. Meski mengapresiasi strategi Jokowi, dia menyebutnya belum efektif. “Transparansi baik, tapi tidak menyeluruh. Setengah hati,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Jumat 14 Juni 2013.
Dia mencontohkan, transparansi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipampang di kantor kelurahan dan kecamatan. Seharusnya, penjabaran APBD tidak berhenti di situ, melainkan harus diperbarui sesuai penggunaannya. “Di situs www.jakarta.go.id tidak dibuka secara detil peruntukannya apa. Harusnya kinerja anggaran bisa diakses.”
Sebab, Taufiq mengaku masih menerima keluhan dari warga soal sulitnya mengakses dana di Kecamatan Cempaka Putih dan Kemayoran, Jakarta Pusat. “Misalnya warga mau membuat kegiatan karang taruna, tetap saja sulit mendapat dana.” Padahal menurut dia, tingkat kelurahan saja mendapat dana lebih dari Rp. 3 miliar setahun.
Anggota Dewan asal Partai Demokrat ini pun mengkritik seleksi terbuka alias lelang jabatan lurah dan camat. Berdasar aturan, jabatan struktural diganti hanya saat ada yang kosong. Dia tidak setuju lurah dan camat aktif ikut lelang. “Kalau yang sudah pensiun atau meninggal enggak apa-apa.”
Dia mempertimbangkan lurah dan camat sudah puluhan tahun meniti karir dari bawah. Mereka pun harus melalui sekolah khusus, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. “Bagaimana perasaan mereka?”
Sementara, belum ada jaminan lurah dan camat yang terjaring melalui lelang benar-benar kompeten. “Belum pernah terjadi di republik ini, belum ada bukti keberhasilannya.”
Tidak berhenti di situ, dia juga menyebut sikap wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama mengunggah video rapat ke situs YouTube sebagai pencitraan. "Itu bukan transparansi, tapi pencitraan."
Dia menyayangkan Ahok menyebar video saat dia memarahi staf. Menurut Taufiq, itu tidak sesuai asas pemerintahan yang baik. “Buat apa itu? Mau nunjukin dia jagoan? Punya kuasa?” Baginya itu tidak etis. “Kalau mau maki-maki silakan tapi jangan di-upload.”
ATMI PERTIWI
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
Berita terkait
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
33 menit lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
3 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
3 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
4 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
4 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
4 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
7 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
8 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
15 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
16 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca Selengkapnya