TEMPO.CO, Jakarta--Sekitar 100 mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia antusias mengikuti diskusi tentang kewirausahaan yang menghadirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Berbagai pertanyaan seputar dunia usaha seperti pengalaman Jokowi mengelola usaha mebel pun bermunculan dari para peserta diskusi di kampus FE UI, Salemba, Senin, 8 Juli 2013. Salah satunya, bagaimana menerapkan prinsip wirausaha ke dalam dunia birokrasi.
"Prinsipnya memang beda, kalau bisnis itu orientasi hasil sementara birokrasi orientasi prosedur," kata Jokowi, 8 Juli 2013. Menurut dia, perlu trik tersendiri untuk menyeimbangkan keduanya. "Bagaimana supaya hasilnya jalan tetapi prosedurnya tetap dijalankan walaupun dipersingkat," kata dia.
Menurut Jokowi, pemerintah harus rajin melihat realitas hidup masyarakat. Soalnya dari sanalah pemerintah bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itulah sebabnya dia rajin blusukan ke kampung-kampung di Ibu Kota.
Seorang mahasiswa lainnya pun bertanya tentang cara membuat branding untuk diri sebagai pemimpin. Menurut Jokowi, orang yang bergerak di bidang politik harus bisa membentuk diferensiasi diri. "Kalau sama saja ya masyarakat juga enggak tertarik dong," katanya. Prinsip itu, kata dia, didapat setelah bergelut di bidang wirausaha selama 23 tahun. "Percuma dong 23 tahun di bidang marketing tapi enggak bisa memasarkan diri sendiri," katanya.
Itulah sebabnya kata blusukan identik dengan Jokowi. "Kalau yang lainnya blusukan kan paling dibilang ngikutin Jokowi. Jokowi itu memang trendsetter bukan follower," katanya disambut gelak tawa penonton.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat
Karya Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh
Baca juga:
Sambut Ramadan, Peziarah Makam Gus Dur Meningkat
Haidar: Mari Jadikan Puasa Kita Puasa Spiritual
Menteri Agama: Ada Kemungkinan Awal Puasa Berbeda
Awal Ramadan, Gontor Tak Tunggu Pemerintah
Berita terkait
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
16 menit lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
3 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
4 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
5 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
5 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
5 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
8 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
9 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
16 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca Selengkapnya