TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai kenaikan tarif angkutan umum yang mulai diberlakukan justeru menghancurkan angkutan umum itu sendiri. Alasannya, kenaikan yang mencapai 40 persen itu berpotensi membuat masyarakat enggan untuk menggunakan angkutan umum.
"Dengan kenaikan 40 persen, Gubernur Joko Widodo malah mematikan angkutan umum secara perlahan," kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Tempo, Kamis 11 Juli 2013. Menurutnya, kebijakan ini memberatkan konsumen dari sisi daya beli.
Kenaikan itu juga tidak dibarengi dengan perbaikan pelayanan angkutan umum di Jakarta. "Kalau saya mengusulkan kenaikannya 23 persen saja," ujarnya.
Tulus mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Rp 6.500 semestinya hanya memiliki efek 10 persen dengan kenaikan tarif angkutan umum. Tetapi Pemerintah Jakarta malah menaikkan jauh dari itu.
Selain itu, katanya, kenaikan tarif angkutan umum malah akan menjadi bumerang tersendiri untuk pengusaha angkutan itu. Dengan beban daya beli yang tinggi dan minimya perbaikan pelayanan, masyarakat akan makin malas menggunakan angkutan umum. Karena itu, bisa jadi mereka beralih ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor.
Dengan begitu, peminat angkutan umum menjadi berkurang dari persentase saat ini yang sudah sangat kecil, yakni 11 persen dari jumlah warga Jakarta.
Semestinya, menurut Tulus, sebagian dari tarif itu ditanggung oleh Pemerintah Jakarta dalam bentuk subsidi. Subsidi itu pun bisa bermacam-macam. "Harus diberikan insentif fiskal misal seperti gratis biaya balik nama, gratis uji KIR, dan gratis pembayaran impor suku cadang. Ini sangat membantu."
